SAMARINDA: Tingkat pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kalimantan Timur (Kaltim) masih tergolong rendah. Hingga awal Januari 2026, baru 7,24 persen penduduk Kaltim yang tercatat telah mengaktifkan identitas digital sebagai bagian dari transformasi layanan administrasi kependudukan nasional.
Kondisi tersebut mendorong Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim mengambil langkah awal dengan memulai aktivasi dari lingkungan internal aparatur sipil negara (ASN).
BPSDM menjadi entitas pertama di lingkungan Pemprov Kaltim yang secara khusus menyelenggarakan sosialisasi dan layanan aktivasi IKD secara terpusat.
Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi, menjelaskan langkah ini sengaja dimulai dari ASN sebagai contoh sekaligus motor penggerak di tengah masyarakat.
“Selama ini sosialisasi kependudukan banyak dilakukan saat pameran atau kegiatan umum. Kali ini kami meminta secara khusus agar seluruh ASN, termasuk petugas keamanan dan tenaga kebersihan, dapat mengaktifkan identitas digital,” ujarnya saat kegiatan sosialisasi di Aula BPSDM Kaltim, Rabu, 14 Januari 2026.
Sosialisasi tersebut menghadirkan langsung jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kaltim. Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kaltim, Vincentius Samadi Ponco Putro, menyebut rendahnya angka aktivasi menjadi tantangan serius yang harus dijawab bersama.
“Target nasional aktivasi identitas digital minimal 30 persen. Sementara Kaltim masih berada di angka 7,24 persen. Artinya, masih perlu kerja keras dan pendekatan yang lebih masif,” jelas Vincentius.
Ia menegaskan, identitas digital bertujuan mempermudah akses layanan publik, mulai dari pengurusan dokumen kependudukan hingga layanan sektor lain. Di Balikpapan, misalnya, pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) telah mensyaratkan aktivasi identitas digital. Ke depan, kebijakan serupa juga direncanakan berlaku untuk layanan pembayaran air PDAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Samarinda.
Namun, Vincentius mengakui rendahnya partisipasi masyarakat juga dipengaruhi maraknya penipuan yang mengatasnamakan Disdukcapil.
“Kami tegaskan, Disdukcapil tidak pernah menghubungi warga melalui telepon atau WhatsApp untuk aktivasi. Ada kasus ASN kehilangan ratusan juta rupiah karena mengakses tautan palsu. Ini yang membuat masyarakat ragu,” ungkapnya.
Dalam kegiatan tersebut, BPSDM menyiapkan empat meja layanan aktivasi dan konsultasi, yang langsung diserbu peserta. Antusiasme terlihat dari antrean panjang ASN yang ingin segera mengaktifkan identitas digital mereka.
Salah satu peserta, Jauhar Efendi, widyaiswara BPSDM Kaltim, menilai langkah ini tepat dan strategis.
“BPSDM menangkap peluang yang baik. Aktivasi identitas digital ini sangat bermanfaat, meski sempat terkendala jaringan. Tapi animo teman-teman ASN sangat tinggi,” ujarnya.
Melalui pendekatan internal ASN, Pemprov Kaltim berharap literasi dan kepercayaan publik terhadap identitas digital dapat meningkat, sekaligus mempercepat transformasi layanan publik berbasis digital secara aman dan terintegrasi.
