SAMARINDA: Program internet gratis desa yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menghadapi tantangan serius pada 2026.
Meski jaringan telah terpasang di ratusan desa dan capaian tahun 2025 dinilai sangat signifikan, keberlanjutan program ini masih bergantung pada kepastian anggaran.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kaltim, Muhammad Faisal, mengungkapkan hingga awal 2026, program internet gratis belum dapat langsung dilanjutkan karena belum masuk dalam penganggaran.
“Untuk 2026 ini kita memang belum mulai. Tahun 2025 kemarin kita sudah berhasil menjangkau sekitar 803 sampai 805 desa, artinya lebih dari 95 persen desa di Kaltim sudah terlayani internet,” ujar Faisal saat ditemui di Samarinda, Minggu, 1 Februari 2026.
Ia menilai capaian tersebut sebagai prestasi besar, mengingat program internet gratis desa dikerjakan dalam waktu relatif singkat, sejak Mei hingga Desember 2025.
“Kita mulai dari satu desa, kemudian bisa sampai delapan ratusan desa dalam satu tahun. Itu kerja besar dan harusnya mendapat apresiasi, walaupun memang belum 100 persen,” katanya.
Kendati demikian, Faisal mengakui keberlanjutan program di 2026 sepenuhnya bergantung pada ketersediaan anggaran.
Hingga kini, Diskominfo Kaltim masih menunggu kejelasan kebijakan fiskal daerah.
“Kita tentu tidak bisa jalan kalau anggarannya tidak ada. Itu berbahaya juga. Karena itu, dalam waktu dekat, Februari ini, kita akan rapat koordinasi, termasuk dengan Kementerian Kominfo, untuk mencari langkah selanjutnya,” jelasnya.
Terkait wilayah terpencil seperti Mahakam Ulu (Mahulu), Faisal memastikan target pemasangan jaringan internet desa sebenarnya sudah tercapai.
“Untuk Mahulu justru target kita sudah selesai. Kantor-kantor desa di sana seharusnya sudah bisa terlayani internet dengan baik,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui tantangan utama di daerah terpencil bukan semata jaringan, melainkan keterbatasan infrastruktur dasar seperti listrik.
“Masalahnya di beberapa desa itu tidak ada listrik. Kalau sudah soal listrik, itu di luar kewenangan kami. Ada desa yang pakai genset, ada juga yang mengandalkan tenaga surya, jadi operasional internetnya bergantung pada sumber daya itu,” terangnya.
Selain Mahulu, daerah lain seperti Kutai Barat, Kutai Timur, dan Berau masih menghadapi kendala jarak dan infrastruktur, sehingga sebagian besar jaringan masih mengandalkan satelit karena fiber optik belum menjangkau wilayah tersebut.
“Secara umum masyarakat menyambut baik program ini, dan Pak Gubernur juga meneruskan karena manfaatnya nyata,” kata Faisal.
Namun, ia tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian cakupan layanan pada 2026 akibat kebijakan efisiensi anggaran, termasuk wacana tidak melanjutkan paket internet gratis di desa-desa perkotaan.
“Itu belum diputuskan. Insyaallah Februari ini akan ditentukan. Kami juga sedang melakukan lobi dengan para provider, apakah bisa berbagi skema pembiayaan, misalnya sebagian di anggaran murni, sebagian di perubahan,” jelasnya.
Faisal menegaskan Diskominfo Kaltim berkomitmen agar program internet gratis desa tidak berhenti di tengah jalan, mengingat upaya besar yang telah dilakukan sepanjang 2025.
“Apa yang sudah dirintis dengan susah payah ini sayang kalau harus berhenti. Banyak jalan menuju Roma. Tidak ada rotan, akar pun jadi,” pungkasnya.
