SAMARINDA: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Faisal menyampaikan hingga saat ini sebanyak 802 desa atau sekitar 95,4 persen dari total 841 desa telah terpasang jaringan internet.
Sementara itu, 39 desa lainnya masih dalam tahap pengerjaan.
“Sekarang ini 39 desa sedang berproses melalui e-katalog. Insyaallah bulan Maret ini kita kejar pemasangannya sehingga total 841 desa semuanya terpasang internet desa,” ujar Faisal saat jumpa pers di Ruang WIEK Diskominfo Kaltim, Senin, 2 Maret 2026.
Ia menargetkan seluruh pemasangan dapat rampung pada semester pertama 2026.
Berdasarkan data Diskominfo Kaltim, sejumlah kabupaten telah menuntaskan pemasangan internet di seluruh desa.
Mahakam Ulu dan Penajam Paser Utara menjadi daerah dengan capaian 100 persen.
Sementara itu, beberapa kabupaten lain hampir menyelesaikan seluruh pemasangan, yakni Kutai Kartanegara yang telah terpasang di 188 dari 193 desa, Kutai Timur 136 dari 139 desa, Paser 131 dari 139 desa, Kutai Barat 167 dari 190 desa, serta Berau yang menyisakan satu desa lagi.
Menurut Faisal, kendala utama terdapat pada desa-desa terpencil yang belum memiliki akses listrik memadai.
“Ini memang menjadi tantangan. Ada desa yang belum ada listrik PLN. Walaupun begitu beberapa masyarakat tetap meminta dipasang karena mereka menggunakan genset, tenaga surya, bahkan pembangkit tenaga air kecil,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov Kaltim menggunakan kombinasi teknologi sesuai kondisi geografis.
Sebanyak 439 desa menggunakan jaringan fiber optik, 131 desa memanfaatkan jaringan seluler, dan 232 desa menggunakan teknologi satelit untuk menjangkau wilayah sulit akses.
Adapun penyedia layanan yang terlibat antara lain Telkom Indonesia, Telkomsel, Comtelindo, Icon+, Telkomsat, Bestcamp, hingga Pasifik Satelit Nusantara.
“Fiber optik tentu paling cepat, tapi untuk wilayah pedalaman kita harus kombinasi dengan jaringan seluler dan satelit,” kata Faisal.
Program internet desa ini mulai dijalankan sejak pertengahan 2025 dengan realisasi anggaran sekitar Rp9 miliar.
Pada 2026, pemerintah provinsi mengalokasikan sekitar Rp13,5 miliar untuk memastikan layanan berjalan penuh selama satu tahun.
Menurut Faisal, pembiayaan tersebut juga telah dirancang untuk mendukung masa kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur selama lima tahun.
“Internet desa ini dibayarkan pemerintah provinsi sampai lima tahun sesuai masa kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur,” ujarnya.
Di sisi lain, Diskominfo Kaltim mengingatkan kepala desa agar waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan penyedia layanan dan meminta pembayaran bulanan.
Beberapa desa dilaporkan sempat menerima tagihan dari pihak tidak bertanggung jawab.
“Kami tegaskan tidak ada biaya apapun yang dibebankan kepada desa. Pemprov Kaltim yang berkontrak langsung dengan provider,” tegas Faisal.
Ia meminta seluruh kepala desa segera melaporkan apabila kembali menerima tagihan serupa agar dapat segera ditindaklanjuti.
