SAMARINDA: Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Samarinda Sanctus Ignasius De Loyola menyoroti pentingnya keselarasan antara penataan ruang kota dan kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan Pemerintah Kota Samarinda.
Ketua Presidium PMKRI Cabang Samarinda, Nikolaus Yeblo, menegaskan sikap organisasi tidak hanya diwujudkan melalui aksi demonstrasi, tetapi juga melalui proses kajian yang mendalam dan terstruktur.
Ia menjelaskan seminar yang digelar merupakan hasil kajian internal kader selama kurang lebih dua pekan dengan mengangkat berbagai isu strategis di tingkat daerah maupun nasional.
“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kajian teman-teman PMKRI selama dua minggu. Kami menganalisis isu-isu yang berkembang, kemudian merumuskan langkah lanjutan dalam bentuk seminar,” ujarnya, Jumat, 27 Maret 2026.
Menurut Nikolaus, mahasiswa perlu memiliki dasar pemahaman yang kuat sebelum menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, khususnya terkait tata kelola pembangunan.
Ia menyebut tema yang diangkat dalam forum tersebut berfokus pada optimalisasi tata ruang Samarinda di tengah keterbatasan anggaran daerah.
PMKRI juga menelaah implementasi visi pembangunan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, terutama pada tiga sektor prioritas, yakni penataan ruang, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pembangunan infrastruktur.
“Tiga sektor itu memiliki dampak langsung terhadap struktur anggaran daerah, sehingga perlu dilihat bagaimana implementasinya di lapangan,” jelasnya.
Selain itu, Nikolaus menekankan pentingnya transparansi pemerintah dalam menentukan skala prioritas penggunaan anggaran agar masyarakat dapat memahami arah kebijakan pembangunan.
“Pemerintah tentu memiliki strategi teknis, tetapi publik juga perlu mengetahui arah kebijakan agar dapat ikut mendukung program yang tepat sasaran,” katanya.
Ia juga mendorong pemerintah agar lebih terbuka dalam menyampaikan rencana kerja serta gambaran umum penggunaan anggaran kepada masyarakat guna menghindari munculnya spekulasi.
“Perencanaan dan garis besar penggunaan anggaran perlu dipublikasikan secara luas. Memang tidak sampai ke detail teknis, tetapi masyarakat berhak mengetahui tujuan dan arah kebijakan tersebut,” tegasnya.
Sebagai organisasi dengan sekitar 50 anggota aktif di Samarinda, Nikolaus memastikan PMKRI akan terus berkolaborasi dengan berbagai kelompok dalam mengawal isu sosial dan politik.
Ia menegaskan PMKRI tetap berpegang pada nilai keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian dalam setiap gerakan.
“Fokus kami tetap pada kajian isu sosial dan politik dengan menjunjung nilai-nilai tersebut,” pungkasnya.
