SAMARINDA: Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, menanggapi kebijakan work from home (WFH) yang tengah dikaji pemerintah sebagai langkah efisiensi anggaran, khususnya untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan penggunaan energi.
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus diiringi dengan peningkatan kinerja aparatur, bukan justru menurunkan produktivitas.
Ananda menilai secara prinsip kebijakan work from anywhere (WFA) memiliki tujuan yang baik, terutama dalam mendorong efisiensi penggunaan listrik dan BBM.
Namun, ia mengingatkan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan.
“Kalau dari pusat itu konsepnya work from anywhere and everywhere. Tujuannya untuk efisiensi, baik listrik maupun BBM. Tapi yang perlu kita lihat adalah implementasinya di lapangan seperti apa,” ujarnya diwawancarai, Sabtu, 28 Maret 2026.
Kebijakan WFH menjadi salah satu opsi penghematan yang dipertimbangkan pemerintah pusat di tengah tekanan global, termasuk dampak eskalasi konflik di Timur Tengah terhadap kondisi ekonomi dan energi.
Rencana tersebut bahkan disebut telah disetujui para menteri dan tinggal menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden.
Ia menegaskan bahwa dalam kondisi fiskal yang terbatas saat ini, seluruh jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, dituntut untuk bekerja lebih kreatif dalam meningkatkan pendapatan daerah dan menjaga stabilitas pembangunan.
“Dengan kondisi seperti ini, kita semua diminta lebih kreatif lagi. Baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota harus memaksimalkan kinerja, bukan malah berkurang,” tegasnya.
Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengurangan hari kerja di kantor akan menurunkan produktivitas tidak sepenuhnya tepat.
Ia justru melihat sistem kerja fleksibel dapat mendorong peningkatan kinerja jika dijalankan dengan komitmen dan pengawasan yang baik.
“Dengan sistem anywhere and everywhere, kita dituntut lebih maksimal. Kita sudah pernah melewati masa pandemi dan tetap bisa produktif. Sekarang harusnya bisa lebih baik lagi,” katanya.
Ananda juga menanggapi adanya potensi kecemburuan dari instansi yang bergerak di sektor pelayanan publik, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kesehatan, DPMPTSP yang tidak memungkinkan untuk menerapkan WFA secara penuh.
“Semua punya tugas dan fungsi masing-masing. Beban kerja juga sama-sama berat. Jadi tidak bisa disamakan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pola kerja fleksibel sejatinya bukan hal baru, terutama di era digital saat ini.
Bahkan, sejumlah profesi seperti jurnalis telah lama menerapkan sistem kerja yang tidak bergantung pada lokasi.
“Mesti belajar dari wartawan. Karena sudah WFA dari awal anywhere dan everywhere tinggal bagaimana kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman,” ujarnya.
Politisi PDIP itu menekankan bahwa kebijakan WFH harus dipandang sebagai bagian dari strategi adaptasi terhadap dinamika global dan tekanan ekonomi yang terjadi saat ini.
Ia berharap kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi pada efisiensi semata, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
