SAMARINDA: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda memastikan perlindungan bagi pekerja insinerator melalui jaminan sosial dan tambahan insentif.
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Muhammad Taufiq Fajar menyebut seluruh pekerja telah difasilitasi BPJS sebagai bentuk proteksi kerja.
“BPJS kita tanggung untuk mereka semua, baik BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. Ini bentuk perlindungan bagi para pekerja,” ujarnya diwawancarai media Jumat, 10 April 2026.
Selain itu, pekerja juga mendapatkan tambahan insentif gizi bulanan. Berdasarkan data sementara, nilai insentif tersebut sekitar Rp300 ribu per bulan di luar gaji pokok.
“Insentif gizi itu tambahan, sekitar Rp300 ribu per bulan. Di luar itu juga ada tunjangan hari raya (THR) yang kemarin sudah diberikan sekitar Rp2 juta,” jelasnya.
Terkait penghasilan, DLH menetapkan gaji sementara bagi pekerja selama masa diklat.
Kepala regu menerima sekitar Rp2,7 juta per bulan, sementara operator sebesar Rp2,5 juta.
Nilai tersebut sudah termasuk jaminan BPJS, uang gizi, serta insentif tambahan seperti tunjangan hari raya (THR).
Dengan skema tersebut, pekerja insinerator tidak hanya menerima gaji pokok, tetapi juga berbagai tunjangan pendukung untuk meningkatkan kesejahteraan.
Di sisi lain, Kepala Tim Insinerator Wanyi, Utha, mengaku skema insentif gizi sebenarnya bukan hal baru, meski untuk sistem yang diterapkan saat ini masih dalam tahap penyesuaian.
“Kalau uang gizi sebenarnya sudah ada di beberapa pekerjaan sebelumnya, tapi untuk insinerator yang baru ini kami masih menyesuaikan dengan kebijakan dari DLH,” ujarnya.
Terkait harapan pekerja, Utha menyebut mayoritas tenaga kerja telah memahami besaran gaji sejak awal rekrutmen.
Namun, keinginan adanya peningkatan upah tetap menjadi harapan ke depan.
“Kalau harapan pasti ada, semua pekerja tentu berharap ada kenaikan. Tapi dari awal kami sudah diberi tahu soal gaji dan kami siap menjalani,” katanya.
Saat ini, operasional insinerator di Samarinda masih dalam tahap uji coba dan pelatihan.
Pemerintah Kota Samarinda berencana mengoperasikan sepuluh titik secara penuh dalam waktu dekat, sekaligus mengevaluasi skema pengupahan berdasarkan beban kerja di lapangan.
