SAMARINDA: Struktur pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda dinilai masih belum merata meski mencatat laju pertumbuhan yang tergolong tinggi di Kalimantan Timur (Kaltim).
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengungkapkan bahwa perekonomian kota saat ini masih bertumpu pada tiga sektor dominan, yakni konstruksi, perdagangan besar, dan pertambangan.
Hal tersebut terungkap setelah Panitia Khusus (Pansus) LKPj membedah sejumlah indikator ekonomi dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), termasuk laju pertumbuhan ekonomi, rasio gini, serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.
“Laju pertumbuhan ekonomi kita memang cukup tinggi, bahkan termasuk yang tertinggi di Kalimantan Timur. Tetapi setelah kita lihat lebih dalam, ternyata penopangnya masih didominasi tiga sektor, yaitu konstruksi, perdagangan besar, dan pertambangan,” ujarnya usai rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Samarinda, Rabu, 22 April 2026.
Menurut Rohim, dominasi sektor tertentu dalam struktur ekonomi dapat menimbulkan kerentanan serius.
Ketergantungan pada sektor terbatas membuat ekonomi daerah rentan terguncang jika salah satu sektor mengalami tekanan.
“Kalau pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi hanya ditopang satu atau dua sektor saja, itu sebenarnya menunjukkan kerentanan. Ketika sektor tersebut terkena pukulan, ekonomi daerah bisa langsung terdampak,” jelasnya.
Ia mencontohkan kondisi yang pernah terjadi di Kaltim, ketika perekonomian sangat bergantung pada sektor pertambangan.
Saat sektor tersebut melemah, dampaknya langsung terasa pada meningkatnya pengangguran hingga perlambatan ekonomi secara luas.
Karena itu, DPRD mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk melakukan diversifikasi ekonomi dengan memperkuat sektor-sektor lain yang lebih berkelanjutan.
Beberapa sektor yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan antara lain usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pariwisata, pertanian, serta perdagangan skala lokal.
Selain struktur ekonomi, pembahasan dalam rapat juga menyinggung tingkat kemandirian fiskal daerah yang masih bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak.
Rohim menilai kondisi ini juga memiliki risiko tersendiri, terutama jika terjadi perlambatan ekonomi yang berdampak pada kemampuan masyarakat dalam membayar pajak.
“Kalau kondisi ekonomi melemah dan para pembayar pajak mengalami kesulitan, otomatis setoran pajaknya akan berkurang dan PAD kita bisa ikut terdampak,” ujarnya.
Ia menegaskan, hasil pembahasan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi DPRD kepada Pemerintah Kota Samarinda ke depan.
Fokus utama yang didorong adalah menciptakan struktur ekonomi yang lebih seimbang, tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga memiliki ketahanan jangka panjang.
“Yang kita inginkan bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga pertumbuhan yang sehat dan merata sehingga ekonomi Samarinda memiliki daya tahan yang lebih kuat,” pungkasnya.
