SAMARINDA: Gubernur Kalimantan Timur (kaltim), Rudy Mas’ud, menegaskan tidak ada pembatasan terhadap kerja-kerja jurnalistik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Ia justru mendorong insan pers untuk menghadirkan informasi yang menyejukkan dan berimbang di tengah dinamika isu publik.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat konferensi pers di Hotel Atlet Kadrie Oening Sempaja, Kamis, 23 April 2026.
Rudy mengaku menerima informasi bahwa situasi di Kalimantan Timur terkesan memanas dalam pemberitaan. Namun, ia menilai kondisi di lapangan masih dalam batas wajar.
“Saya berharap media bisa memberikan suasana yang sejuk. Karena yang saya rasakan, situasinya biasa saja,” ujarnya.
Ia menegaskan kebebasan pers tetap dijamin selama tidak melanggar norma sosial dan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan informasi sekaligus mendukung pembangunan daerah.
“Silakan menyampaikan apa saja, yang penting tidak melanggar norma dan hukum. Kita harus bersinergi membangun Kalimantan Timur,” katanya.
Rudy juga membantah adanya larangan bagi wartawan untuk beraktivitas di Kantor Gubernur.
Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan fasilitas khusus bagi media, termasuk ruang pers untuk mendukung kegiatan peliputan.
“Tidak ada larangan. Bahkan kami sudah siapkan ruang pers untuk teman-teman,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengakui dalam situasi tertentu terdapat upaya pengendalian informasi oleh internal pemerintah, terutama untuk mencegah munculnya pemberitaan yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif.
Ia kembali menekankan pentingnya peran media sebagai kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
Rudy membuka ruang kritik, termasuk terhadap dirinya sebagai kepala daerah, selama disampaikan secara konstruktif.
“Kalau saya salah, tolong dikoreksi. Jangan hanya dibesar-besarkan. Media punya peran untuk memperbaiki,” ujarnya.
Rudy juga menyinggung isu yang sempat menjadi sorotan publik terkait anggaran renovasi rumah jabatan gubernur senilai Rp25 miliar.
Ia menilai isu tersebut perlu dipahami secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Lebih lanjut, ia berharap media tidak hanya berfokus pada isu kontroversial, tetapi juga turut menyebarluaskan program-program pembangunan pemerintah daerah di berbagai sektor, mulai dari tingkat provinsi hingga masyarakat akar rumput.
“Kita harus membangun bersama, dari pemerintah, DPRD, mahasiswa, hingga masyarakat seperti petani dan nelayan,” katanya.
Ia menambahkan, komunikasi terbuka antara pemerintah dan media menjadi kunci menjaga kepercayaan publik serta memastikan informasi yang diterima masyarakat tetap akurat dan berimbang.
“Saya senang berdialog dengan media. Yang penting kita saling memahami peran masing-masing,” pungkas Rudy.
