SAMARINDA: Politisi Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Akhmed Reza Fachlevi, mengkritik pernyataan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang menyandingkan peran Hijrah Mas’ud dengan Hashim Djojohadikusumo dalam konteks pemerintahan.
Reza menilai perbandingan tersebut tidak relevan dan berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat, khususnya terkait prinsip tata kelola pemerintahan yang profesional.
“Saya sangat menyesalkan apa yang disampaikan pak gubernur membawa nama keluarga Presiden dan menyamakannya dengan kondisi di Kalimantan Timur,” ujarnya, Jumat, 24 April 2026.
Menurutnya, seorang kepala daerah harus mampu membedakan secara tegas antara hubungan keluarga dan urusan pemerintahan.
Ia menegaskan, publik tidak mempermasalahkan relasi personal, namun akan menjadi persoalan jika keluarga dinilai memiliki peran dominan dalam pengambilan kebijakan.
“Kalau keluarga sudah masuk ke ranah pemerintahan dan berperan dalam kebijakan besar, itu yang menjadi persoalan,” tegasnya.
Reza juga menyoroti posisi Hijrah Mas’ud sebagai Wakil Ketua I Tim Ahli Gubernur yang dinilai memunculkan persepsi keterlibatan keluarga yang terlalu jauh dalam aktivitas pemerintahan daerah.
Ia menilai perbandingan dengan Hashim tidak tepat karena fungsi dan perannya berbeda.
Menurutnya, Hashim lebih berperan sebagai penasihat partai dan utusan khusus presiden, bukan sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan pemerintahan.
“Sangat jauh sekali. Bu Hijrah dibawa dan disamakan dengan posisinya Pak Hashim,” jelasnya.
Lebih lanjut, Reza menekankan bahwa fungsi pemerintahan seharusnya dijalankan oleh struktur resmi yang telah tersedia, seperti wakil gubernur, sekretaris daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga tim ahli yang ada.
“Kalau memang tugas pemerintahan, lalu fungsi struktur yang ada itu apa? Kenapa seolah hanya satu orang yang dominan?” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan alasan kepercayaan yang diberikan kepada keluarga dalam konteks pemerintahan.
“Ini yang menjadi pertanyaan publik, kenapa harus dipercayakan kepada keluarga?” tambahnya.
Reza meminta gubernur untuk lebih fokus pada evaluasi kinerja dan kebijakan, serta menghindari narasi yang berpotensi memperkeruh situasi.
“Saya rasa lebih baik mengevaluasi kinerja, introspeksi kebijakan, dan tidak membuat keadaan semakin gaduh,” katanya.
Sebelumnya, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa penunjukan Hijrah Mas’ud dalam tim ahli merupakan hak prerogatif kepala daerah.
Ia menyebut keberadaan orang kepercayaan diperlukan untuk membantu menangani hal-hal tertentu, termasuk urusan yang bersifat personal dan tidak dapat diwakilkan.
“Itu hak prerogatif,” ujar Rudy dalam konferensi pers, Kamis 23 April 2026.
Rudy juga sempat membandingkan hal tersebut dengan tingkat kepercayaan di lingkar nasional.
“Seperti Pak Hashim juga begitu, itu soal kepercayaan,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Reza berharap polemik tersebut tidak berlarut dan semua pihak dapat kembali fokus pada pembangunan daerah.
“Stop membuat narasi yang mengaitkan daerah dengan nasional. Mari kita bangun Kaltim secara tenang, aman, dan sejuk,” pungkasnya.
