SAMARINDA: Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengkritisi potensi kebijakan penghapusan Bantuan Keuangan (Bankeu) bagi pemerintah kabupaten dan kota yang dinilai dapat berdampak langsung terhadap pembangunan daerah.
Kebijakan tersebut dianggap berisiko menghambat berbagai program pembangunan dasar, khususnya di wilayah pedesaan yang selama ini masih sangat bergantung pada dukungan anggaran dari pemerintah provinsi.
Wakil Ketua DPRD Kaltim sekaligus Bendahara Fraksi PKB DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menegaskan bahwa Bankeu selama ini menjadi salah satu instrumen strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang disampaikan kepada anggota dewan saat reses maupun kegiatan serap aspirasi.
“Kalau Bankeu ini benar-benar tidak ada, tentu yang paling terasa adalah masyarakat di daerah. Banyak kebutuhan pembangunan seperti perbaikan jalan lingkungan atau jembatan kecil di desa yang selama ini bisa dibantu melalui skema bantuan keuangan,” ujarnya dalam Seminar Sharing Session Refleksi Aksi 21 April 2026 yang digelar Fraksi PKB DPRD Kaltim di Samarinda, Selasa, 28 April 2026.
Menurut Yenni, mayoritas aspirasi masyarakat yang diterima anggota DPRD berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur dasar di tingkat lokal, seperti pembangunan jalan lingkungan, jembatan desa, drainase, hingga fasilitas umum lainnya.
Tanpa skema bantuan keuangan dari provinsi, kemampuan pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan tersebut dinilai akan jauh lebih terbatas.
Ia menilai penghapusan Bankeu berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan, terutama bagi daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah.
“Saya juga merasa menjadi orang yang paling tersakiti kalau Bankeu ini tidak ada. Saat reses masyarakat meminta tolong perbaikan jembatan atau jalan di desa, sementara kita tidak punya lagi bantuan keuangan untuk membantu mereka,” katanya.
Yenni menekankan bahwa pembangunan daerah tidak boleh terhambat hanya karena perubahan kebijakan fiskal tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Menurutnya, Bankeu bukan sekadar instrumen anggaran, tetapi juga sarana pemerataan pembangunan antarwilayah di Kalimantan Timur.
Fraksi PKB, lanjutnya, akan terus mengawal dan mencermati perkembangan kebijakan tersebut agar keputusan yang diambil pemerintah provinsi tetap berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
“Yang kami inginkan adalah pembangunan tetap berjalan dengan baik dan anggaran yang ada benar-benar dipergunakan untuk kepentingan masyarakat,” tutupnya.
