SAMARINDA: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menaruh perhatian besar pada penguatan sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan infrastruktur sebagai strategi utama menghadapi bonus demografi pada 2030.
Berdasarkan proyeksi pemerintah, sekitar 71 persen penduduk Kaltim akan berada pada usia produktif 15 hingga 64 tahun, kondisi yang dinilai menjadi peluang besar untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan bonus demografi dapat menjadi kekuatan besar apabila dikelola secara tepat, namun juga berpotensi menjadi tantangan serius jika kualitas SDM tidak dipersiapkan dengan baik.
“Pada 2030 nanti, jumlah penduduk usia produktif kita mencapai 71 persen. Ini peluang besar, tapi juga tantangan. SDM Kaltim harus mampu bersaing, berpartisipasi, dan mengambil peran strategis dalam pembangunan daerah,” ujarnya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Odah Etam, Kamis, 30 April 2026.
Menurut Rudy, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan menjadi fondasi utama agar bonus demografi benar-benar memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Setiap anak harus mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Tidak boleh ada masyarakat kita yang tidak bisa berobat. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Selain fokus pada pendidikan dan kesehatan, Pemprov Kaltim juga menargetkan penurunan angka stunting sebagai bagian dari upaya menciptakan generasi masa depan yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi.
“Angka prevalensi stunting harus kita turunkan. Perlindungan sosial juga harus diberikan secara menyeluruh agar kemiskinan bisa ditekan,” katanya.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas tetap menjadi prioritas untuk mendukung arah pembangunan yang berorientasi pada investasi dan hilirisasi industri.
“Berkenaan dengan arah pembangunan yang mengedepankan investasi dan hilirisasi, kita harus menyiapkan instrumen pendukung yang kuat, yaitu infrastruktur dasar dan konektivitas,” lanjut Rudy.
Ia juga menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang lebih inklusif melalui penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pariwisata, serta ekonomi kreatif.
“Sektor UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif harus terus kita dorong. Ini sektor padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja dan memperkuat ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen, Pemprov Kaltim mendorong pelaksanaan sejumlah program unggulan seperti Gratispol yang mencakup pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi, layanan kesehatan gratis, serta penyediaan akses internet desa.
Selain itu, program Jospol diarahkan untuk memperkuat hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan teknologi di berbagai wilayah.
“Transformasi pembangunan harus kita lakukan secara menyeluruh. Tidak hanya ekonomi, tapi juga SDM dan infrastruktur agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutupnya.
