SAMARINDA: Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalimantan Timur (Kaltim), Sri Wahyuni, menegaskan pemerintah provinsi telah menetapkan empat prioritas utama pembangunan daerah yang akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Keempat fokus utama tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya dalam aspek perlindungan sosial.
“Empat prioritas pembangunan ini kemudian diterjemahkan ke dalam 21 program prioritas,” ujarnya usai Musrenbang RKPD 2027 Kaltim, Kamis, 30 April 2026.
Menurut Sri Wahyuni, arah kebijakan tersebut dirancang agar pembangunan di Kaltim berjalan lebih terstruktur, adaptif, dan tepat sasaran dalam menjawab kebutuhan masyarakat di tengah tantangan fiskal dan transformasi ekonomi daerah.
Ia menjelaskan bahwa forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) memiliki peran strategis sebagai ruang penyempurnaan kebijakan melalui proses penajaman atau “penebalan” terhadap program-program prioritas.
Dengan mekanisme tersebut, berbagai usulan dari pemangku kepentingan dapat disaring dan disesuaikan dengan visi pembangunan daerah.
“Tentu usulan yang masuk menjadi bagian penting untuk memperkaya RKPD, selama sesuai dengan kewenangan provinsi dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Sri Wahyuni menekankan bahwa banyaknya aspirasi pembangunan yang disampaikan dalam Musrenbang bukan menjadi hambatan, melainkan sumber penguatan perencanaan.
Namun, ia mengingatkan bahwa seluruh usulan tetap harus selaras dengan kapasitas fiskal serta mandat kewenangan pemerintah provinsi.
Selain membahas prioritas pembangunan, Sri Wahyuni juga menyoroti proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang diperkirakan mencapai sekitar Rp363 miliar.
Menurutnya, pencadangan Silpa merupakan langkah rutin yang dilakukan untuk menjamin keberlangsungan operasional sejumlah layanan penting, terutama Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Biasanya Silpa digunakan untuk kepentingan BLUD, misalnya rumah sakit yang tetap membutuhkan pendanaan operasional pada masa transisi anggaran di awal tahun, seperti Januari dan Februari,” terangnya.
Ia menambahkan, kebutuhan pendanaan awal tahun sangat penting untuk menjaga stabilitas pelayanan publik, khususnya sektor kesehatan, sebelum anggaran baru terserap secara optimal.
Di luar kebutuhan strategis tersebut, pemerintah berupaya mengefisienkan belanja daerah agar Silpa tidak membengkak secara berlebihan.
Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan anggaran yang tersedia benar-benar terserap secara efektif dan berdampak langsung pada masyarakat.
Melalui perencanaan yang terarah dan partisipatif, Pemprov Kaltim berharap program pembangunan ke depan dapat lebih tepat sasaran serta menjawab kebutuhan masyarakat.
