SAMARINDA : Meningkatnya aktivitas di kompleks rumah jabatan, Gubernur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Jadi salah satu faktor utama, besarnya kebutuhan dana operasional, sejumlah fasilitas di lingkungan rumah jabatan (rujab), diantaranya anggaran belanja laundry kepala daerah yang mencapai Rp450 juta.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim Astri Intan Nirwany, saat jumpa pers di Diskominfo Kaltim, Selasa, 5 Mei 2026.
Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali meluruskan polemik, anggaran belanja laundry kepala daerah yang disebut mencapai Rp450 juta.
Ia menjelaskan, penamaan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) memang menggunakan nomenklatur “laundry pakaian kepala daerah”, namun cakupan penggunaannya jauh lebih luas.
Anggaran tersebut ditegaskan, bukan semata untuk pakaian gubernur, melainkan untuk operasional sejumlah fasilitas di lingkungan rumah jabatan (rujab).
“Sejak kebijakan efisiensi diberlakukan, banyak kegiatan pemerintahan dan masyarakat dialihkan dari hotel ke fasilitas milik pemerintah,” jelas Astri.
Ia mengaku, Memang di RUP tertulis laundry pakaian kepala daerah, tapi itu hanya deskripsi. Sebenarnya digunakan untuk berbagai kebutuhan di rujab.
Ia merinci, anggaran tersebut mencakup jasa pencucian karpet, gorden, bed cover, seprai, taplak meja jamuan, hingga penutup kursi yang digunakan dalam berbagai kegiatan resmi.
Sejak kebijakan efisiensi diberlakukan, banyak kegiatan pemerintahan dan masyarakat dialihkan dari hotel ke fasilitas milik pemerintah.
“Sekarang hampir semua kegiatan, baik seremonial, kedinasan, keagamaan, hingga kegiatan masyarakat dilakukan di rujab. Otomatis kebutuhan operasional meningkat,” jelasnya.
Astri mencontohkan, fasilitas seperti musala di kompleks rujab digunakan setiap hari untuk salat dan kegiatan majelis taklim. Sehingga perlengkapan seperti karpet, sajadah, dan mukena harus rutin dibersihkan.
Selain itu, guest house di rumah jabatan yang memiliki sejumlah kamar VIP juga digunakan untuk menjamu tamu penting, termasuk pejabat pusat dan kepala daerah dari luar provinsi.
“Di guest house itu ada sekitar 10 kamar. Tamu seperti menteri dan gubernur juga pernah menginap di sana. Jadi seprai dan bed cover harus diganti dan dicuci setiap hari,” ungkapnya.
Ia menegaskan, anggaran laundry berbeda dengan anggaran pemeliharaan. Jika terdapat kerusakan pada barang seperti gorden atau karpet, maka masuk dalam kategori pemeliharaan, bukan jasa cuci.
“Kalau robek atau rusak itu masuk pemeliharaan. Tapi kalau cuci rutin, itu masuk jasa laundry,” jelasnya.
Astri juga menyebut, hingga Mei 2026, realisasi anggaran laundry telah mendekati 50 persen, seiring tingginya frekuensi kegiatan di lingkungan rujab.
“Banyak kegiatan sejak awal tahun, seperti musrenbang, pertemuan, dan acara masyarakat. Itu semua menggunakan fasilitas yang harus dibersihkan,” ujarnya.
Dipastikan, seluruh rincian penggunaan anggaran telah dicantumkan secara transparan dalam sistem SiRUP dan dapat diakses publik.
“Semua sudah kami masukkan secara detail di SiRUP. Jadi masyarakat bisa melihat langsung penggunaannya,” tegasnya.
Pemprov Kaltim berharap, klarifikasi ini dapat memberikan pemahaman utuh kepada masyarakat terkait penggunaan anggaran, sekaligus menghindari kesalahpahaman yang berkembang di ruang publik.
Untuk memperkuat penjelasan, Astri juga menampilkan sejumlah bukti kuitansi pembayaran jasa laundry kepada awak media.
Dalam dokumen yang ditampilkan, terlihat transaksi laundry dari beberapa penyedia jasa, di antaranya laundry untuk pakaian dinas gubernur serta laundry khusus perlengkapan seperti bed cover, karpet, dan taplak meja.
Salah satu kuitansi menunjukkan tagihan laundry, dari penyedia jasa seperti Alwan Laundry untuk periode tertentu. Dengan rincian mencakup pencucian bed cover, seprai, dan perlengkapan lainnya. Juga, bukti pembayaran laundry untuk pakaian dinas kepala daerah melalui penyedia jasa berbeda.
