SAMARINDA: Sebagai wadah pencetak pemimpin birokrasi strategis yang adaptif, menghadapi dinamika pembangunan nasional, termasuk kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Sebanyak 66 pejabat dari berbagai instansi pusat dan daerah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan X. Resmi dibuka di Pusat Pembelajaran Strategi Kebijakan Pelayanan Publik (Pusjar SKPP) Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia di Samarinda, Selasa, 5 Mei 2026.
Pelatihan ini diproyeksikan menjadi wadah mencetak pemimpin birokrasi strategis yang adaptif menghadapi dinamika pembangunan nasional, termasuk kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).
Pelatihan dijadwalkan berlangsung mulai 5 Mei hingga 24 September 2026 dengan total 923 jam pelajaran.
Sekretaris Utama LAN RI Andi Taufik, saat membuka kegiatan menekankan, pentingnya kesiapan mental dan semangat peserta selama menjalani pelatihan yang berlangsung cukup panjang.
“Learning is most effective when it is fun. Pembelajaran akan mendapatkan hasil yang sangat baik kalau peserta mengikuti pelatihan dengan perasaan bahagia,” ujarnya.
Sementara Kepala Pusjar SKPP LAN RI, Rahmat, menjelaskan, jumlah peserta kali ini mencapai 66 orang atau melebihi kuota normal yang biasanya maksimal 60 peserta.
Menariknya, lebih dari separuh peserta berasal dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebanyak 34 orang. Sisanya merupakan perwakilan dari sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Kota Samarinda, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Berau, Murung Raya, hingga Kabupaten Maybrat di Papua Barat Daya.
Rahmat menyebut, metode pembelajaran yang digunakan mengombinasikan sistem klasikal dan non-klasikal melalui pendekatan blended learning.
“Namun tetap mengedepankan experiential learning dengan pengalaman belajar dari kelas, mandiri, maupun di tempat kerja,” katanya.
Dalam kwsempatan tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji dalam sambutannya menekankan, pentingnya kolaborasi antara LAN RI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Dalam menyiapkan kader kepemimpinan masa depan.
Menurutnya, kehadiran IKN membuat Kalimantan Timur membutuhkan birokrat yang lebih responsif, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat.
“Kepemimpinan birokrasi itu tidak cukup hanya pada urusan administratif. Harus ada visi dan keberanian untuk melakukan perubahan,” tegas Seno Aji.
Juga diingatkan, birokrasi modern harus mampu menggerakkan organisasi dan menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.
Dalam prosesi pembukaan, peserta juga membacakan pakta integritas yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Neneng Chamelia.
Salah satu poin penting dalam pakta integritas tersebut, yaitu komitmen menaati seluruh ketentuan pelatihan. Menjaga sikap, perilaku, dan menjunjung tinggi integritas selama mengikuti pendidikan kepemimpinan.
Pembukaan PKN Tingkat II, turut dihadiri sejumlah pejabat pusat dan daerah, di antaranya Kakanwil Imigrasi Kaltim Delavino, perwakilan Kanwil Pemasyarakatan, BPSDM Kaltim. Hingga pejabat dari kabupaten/kota pengirim peserta secara daring maupun luring.
