SAMARINDA: Upaya Samarinda dalam pengendalian inflasi, sudah cukup baik sejak beberapa tahun terakhir. Bahkan sebelumnya, Samarinda disebut kerap berada di posisi dua atau tiga terbaik dalam pengendalian inflasi di tingkat regional.
Jadi menurut Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda Iswandi, wajar Pemerintah Kota Samarinda meraih penghargaan Terbaik I Kategori Creative Financing dan Terbaik I Pengendalian Inflasi dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Kalimantan yang digelar di Platinum Hotel & Convention Hall, Selasa, 5 Mei 2026.
Mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kota Samarinda, atas dua penghargaan tersebut, Iswandi mengatakan, penghargaan itu merupakan sesuatu yang wajar diraih Samarinda. Mengingat, upaya pengendalian inflasi selama ini dinilai berjalan konsisten dan melibatkan banyak pihak.
“Ya wajar saja dapat. Karena tiap bulan itu pasti ada rapat TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Komisi II, OPD terkait, Bank Indonesia, Bulog dan lainnya selalu terlibat,” ujarnya diwawancarai media, Kamis 7 Mei 2026.
Untuk dua penghargaan itu kata Iswandi, Pemkot Samarinda memperoleh total hadiah sebesar Rp6 miliar, dengan masing-masing kategori mendapatkan penghargaan senilai Rp3 miliar.
Menanggapi capaian tersebut, Iswandi menilai penghargaan itu merupakan sesuatu yang wajar diraih Samarinda mengingat upaya pengendalian inflasi selama ini dinilai berjalan konsisten dan melibatkan banyak pihak.
“Ya wajar saja dapat. Karena tiap bulan itu pasti ada rapat TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Komisi II, OPD terkait, Bank Indonesia, Bulog dan lainnya selalu terlibat,” ujarnya diwawancarai media, Kamis, 7 Mei 2026.
Menurutnya, pengendalian inflasi selama ini capaiannya memang bagus. Biasa ranking dua, ranking tiga. Jadi memang secara pengendalian inflasi itu Samarinda cukup terkontrol.
“Selama ini capaiannya memang bagus. Biasa ranking dua, ranking tiga. Jadi memang secara pengendalian inflasi itu Samarinda cukup terkontrol,” katanya.
Politisi tersebut mengaku, sebelumnya juga pernah menyampaikan. Posisi juara bukanlah tujuan utama, melainkan bonus dari kerja bersama menjaga stabilitas ekonomi daerah dan harga kebutuhan masyarakat.
“Pernah saya katakan, kalau mendapatkan juara satu itu bonus bagi saya. Yang penting kita bisa menjaga inflasi karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak,” tegasnya.
Ia pun memberikan apresiasi, kepada seluruh pihak yang selama ini terlibat aktif. Dalam menjaga, stabilitas harga dan pasokan kebutuhan pokok di Samarinda.
Mulai dari pemerintah kota, Bank Indonesia, Bulog, pelaku niaga hingga organisasi perangkat daerah terkait.
“Kita apresiasi pemerintah kota dan semua pihak. Mau pelaku niaga, Bulog, Bank Indonesia, semua dinas terkait, semuanya punya peran,” ujarnya.
Terkait hadiah total Rp6 miliar yang diterima Pemkot Samarinda, Iswandi mengaku belum mengetahui secara detail rencana penggunaan dana tersebut.
Namun ia berharap , dana penghargaan itu nantinya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan kota maupun bentuk apresiasi kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam pengendalian inflasi.
“Nanti kita tanyakan uang itu mau dipakai untuk apa. Mau pembangunan kota atau apresiasi kepada pihak yang berkontribusi juga sah-sah saja,” katanya.
Menurutnya, hadiah tersebut pada prinsipnya dapat dimanfaatkan secara fleksibel sepanjang memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah.
“Namanya hadiah kan bisa macam-macam penggunaannya,” ujarnya.
Saat ditanya , faktor utama yang membuat Samarinda mampu meraih penghargaan tersebut, dinilai kepemimpinan kepala daerah, menjadi salah satu faktor penting dalam mengoordinasikan seluruh elemen pengendalian inflasi.
“Kalau kapal ada nahkodanya, kalau mobil ada sopirnya. Jadi semua pihak punya peran,” katanya.
Meski demikian, Iswandi menegaskan, DPRD tetap akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah kota secara objektif.
Politisi PDIP itu menyebut DPRD, akan memberikan dukungan terhadap kebijakan yang baik, namun tetap kritis terhadap kebijakan yang dinilai perlu diperbaiki.
“Kalau wali kota bagus untuk hal-hal yang baik kami support dan apresiasi. Kalau tidak bagus kami kritisi,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah kota tidak alergi terhadap kritik yang disampaikan DPRD, karena kritik tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Kritik itu bukan untuk menjatuhkan personal. Ini bagian dari tupoksi DPR untuk perbaikan,” pungkasnya.
