BONTANG: Aktivitas ekonomi yang terus bergerak di kawasan pelabuhan dinilai belum sepenuhnya memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bontang.
DPRD pun meminta pemerintah daerah lebih serius memaksimalkan peluang pendapatan dari sektor tersebut.
Pembahasan mengenai potensi pelabuhan itu mengemuka dalam rapat Komisi C DPRD Bontang bersama Dinas Perhubungan beberapa waktu lalu.
Anggota Komisi C DPRD Bontang Sem Nalpa Mario Guling mengatakan, Pelabuhan Loktuan maupun Pelabuhan Tanjung Laut memiliki aktivitas barang dan jasa yang cukup tinggi setiap harinya.
Kondisi tersebut dinilai menjadi peluang besar bagi daerah untuk meningkatkan pemasukan.
“Pergerakan ekonomi di pelabuhan cukup tinggi. Artinya peluang untuk meningkatkan PAD terbuka, tinggal bagaimana dikelola dengan serius,” katanya, Selasa, 5 Mei 2026.
Menurutnya, pembahasan terkait optimalisasi potensi pelabuhan sebenarnya telah dilakukan sejak tahun lalu.
Namun hingga kini, belum terlihat langkah signifikan yang mampu meningkatkan kontribusi sektor tersebut terhadap pendapatan daerah.
DPRD menilai pemerintah daerah perlu lebih aktif menyusun strategi yang realistis, termasuk menggali peluang dari sektor pendukung di kawasan pelabuhan.
Selain aktivitas utama kepelabuhanan, Sem Nalpa menyebut potensi pendapatan juga bisa dikembangkan melalui layanan penunjang seperti pengelolaan parkir, jasa kawasan, hingga aktivitas usaha lain di sekitar pelabuhan.
Ia juga menyoroti perlunya koordinasi yang lebih kuat antarinstansi agar peluang ekonomi yang ada tidak terlewat dan dapat memberikan dampak nyata bagi daerah.
“Kami berharap ada langkah yang lebih terukur. Potensinya sudah jelas, tinggal bagaimana dimaksimalkan melalui kebijakan yang tepat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bontang M Taupan Kurnia, menjelaskan, pengelolaan pelabuhan masih terkendala pembagian kewenangan antara pemerintah daerah, pihak swasta, dan otoritas pelabuhan.
Menurutnya, Pelabuhan Tanjung Laut berada di bawah kewenangan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), sementara sebagian pengelolaan lainnya juga melibatkan pihak ketiga.
“Kami tidak bisa masuk sepenuhnya karena ada pembagian kewenangan. Namun tetap akan kami cari ruang yang memungkinkan agar daerah bisa berkontribusi,” jelasnya.
Meski demikian, DPRD meminta keterbatasan kewenangan tersebut tidak menjadi hambatan untuk terus mencari peluang baru dalam meningkatkan PAD dari sektor pelabuhan yang dinilai memiliki potensi ekonomi cukup besar bagi Kota Bontang. (Adv)
