SAMARINDA: Keberadaan Dasawisma di lingkungan RT menjadi sarana pemantauan kondisi sosial masyarakat, termasuk warga kurang mampu. Jadi kalau ada warga yang terkena musibah, dan tidak terpantau berarti fungsi dasawisma tidak berjajan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti yang menyesalkan meninggalnya Mandala Rizky, pelajar SMK di Samarinda. Diduga mengalami komplikasi kesehatan, setelah memakai sepatu kekecilan dalam waktu lama.
Mandala diketahui meninggal dunia pada Jumat, 24 April 2026. Pelajar yang berasal dari keluarga kurang mampu itu, disebut mengalami peradangan dan pembengkakan pada kaki sebelum akhirnya meninggal dunia.
Sri Puji menilai peristiwa tersebut menjadi cerminan lemahnya kepedulian sosial dari berbagai pihak, mulai dari lingkungan tempat tinggal, sekolah hingga pemerintah.
“Kalau saya pribadi sangat menyesalkan itu terjadi di Kota Samarinda. Ini bukan hanya soal kewenangan provinsi karena SMK, tapi soal kepedulian sosial kita semua,” ujarnya kepada media, Kamis, 7 Mei 2026.
Menurutnya, keberadaan Dasawisma di lingkungan RT seharusnya dapat menjadi sarana pemantauan kondisi sosial masyarakat, termasuk warga kurang mampu.
“Di setiap RT itu ada Dasawisma yang anggotanya 10 sampai 20 kepala keluarga. Harusnya kondisi warga bisa terpantau, termasuk keadaan ekonominya,” katanya.
Namun, Sri Puji menyebut, kasus ini menjadi rumit lantaran keluarga Mandala diketahui bukan warga asli RT setempat meski sudah tinggal di kawasan tersebut.
“Katanya sudah melapor, tapi ternyata tidak ada tindak lanjut. Padahal RT harus tahu kondisi warganya seperti apa,” tegasnya.
Ia mengatakan, sebenarnya terdapat banyak program bantuan sosial yang dapat diakses warga kurang mampu di Samarinda, termasuk melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya).
“Di RT itu ada Probebaya, ada bantuan sembako, bantuan sekolah dan lain-lain. Harusnya warga diarahkan ke sana,” ucapnya.
Selain itu, Sri Puji juga menyoroti minimnya perhatian dari pihak sekolah terhadap kondisi siswa yang dinilai membutuhkan bantuan.
Menurutnya, sekolah seharusnya mampu mendeteksi kondisi ekonomi siswa sejak proses penerimaan peserta didik hingga aktivitas belajar sehari-hari.
“Fungsi komite sekolah dan paguyuban kelas itu apa? Harusnya kalau ada siswa kesulitan, semua tahu dan bergerak membantu,” katanya.
Ia mengaku heran, lantaran informasi mengenai kondisi Mandala baru mencuat setelah siswa tersebut meninggal dunia.
“Saya sedih, kenapa baru setelah kejadian semua tahu. Harusnya sebelum sampai meninggal sudah ada perhatian,” ujarnya.
Sri Puji juga mempertanyakan tidak adanya jaminan kesehatan BPJS bagi keluarga korban, padahal pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk layanan kesehatan masyarakat tidak mampu.
“Kalau warga masuk desil masyarakat miskin, sebenarnya BPJS bisa dibayarkan pemerintah. Jadi ini seperti ada yang tidak tersambung informasinya,” katanya.
Ia menilai peristiwa tersebut merupakan bentuk kelalaian bersama, bukan hanya pemerintah semata.
“RT tidak tanggap, orang tua tidak tanggap, sekolah juga tidak tanggap. Akhirnya semua blunder,” tegasnya.
Meski SMK menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Puji menilai Pemerintah Kota Samarinda tetap memiliki tanggung jawab karena korban merupakan warga Samarinda.
“Ini jadi tanggung jawab bersama. Pemerintah, sekolah, lingkungan bahkan masyarakat semua punya tanggung jawab sosial agar kejadian seperti ini tidak terulang,” pungkasnya.
