SAMARINDA: Dengan memperkuat sumber daya manusia (SDM), sektor jasa keuangan, serta mempercepat transformasi ekonomi di tengah momentum pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) sudah saatnya “naik kelas”.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, saat menghadiri pengukuhan Misran Pasaribu sebagai Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara di Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Senin, 11 Mei 2026.
“Sekali lagi, Kaltim dan Kaltara memang sudah waktunya untuk naik kelas. Kaltim khususnya merupakan provinsi yang harusnya bisa segera keluar dari low middle income,” tegas Rudy.
Menurut Rudy, dua provinsi tersebut tidak lagi bisa hanya mengandalkan kekayaan sumber daya alam ekstraktif sebagai motor pertumbuhan ekonomi.
Ia menilai, bonus sumber daya alam dan bonus demografi yang dimiliki Kaltim. Harus menjadi modal utama, untuk memperkuat hilirisasi dan pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan.
“Insyaallah kami sudah menyiapkan SDM Kaltim untuk bisa mengelola sumber daya alam secara hilirisasi,” ujarnya.
Rudy mengatakan, arah pembangunan ekonomi daerah ke depan akan difokuskan pada penguatan ekonomi hijau (green economy) dan ekonomi biru (blue economy). Sebagai upaya, mengurangi ketergantungan terhadap sektor tambang dan industri ekstraktif.
“Kaltim ke depan tidak lagi mengandalkan sumber daya alam, terutama yang ekstraktif. Kami lebih fokus kepada sumber daya manusia,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Rudy turut menyampaikan ucapan selamat, kepada Misran Pasaribu yang resmi menjabat Kepala OJK Kaltim-Kaltara.
Ia juga mengingatkan, tantangan besar yang dihadapi OJK di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, mengingat cakupan wilayah kerjanya mencapai sekitar 200 ribu kilometer persegi dan meliputi 15 kabupaten/kota.
“Luasnya lebih daripada Pulau Jawa. Tentu perlu effort yang sangat luar biasa untuk melaksanakan kunjungan di 15 kabupaten kota,” katanya.
Tak lupa, Rudy menyampaikan apresiasi kepada Kepala OJK sebelumnya, Parjiman atas kontribusi dan pengabdian selama bertugas di wilayah Kaltim-Kaltara.
“Terima kasih atas pengabdiannya di Kalimantan Timur dan selamat bertugas di tempat yang baru,” katanya.
Rudy menilai peran OJK, semakin strategis di tengah perubahan ekonomi global dan transformasi nasional. Terlebih dengan hadirnya IKN, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Menurutnya, stabilitas sektor jasa keuangan menjadi faktor penting untuk menjaga iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Mari sama-sama menjaga kondusivitas, terutama stabilitas ekonomi dan politik. Karena pembangunan hanya bisa meningkat jika stabilitas terjaga,” ujarnya.
Ia berharap, sinergi antara OJK dan pemerintah daerah dapat diperkuat dalam berbagai bidang strategis. Mulai dari peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, penguatan akses pembiayaan bagi UMKM. Serta ekonomi kerakyatan, hingga pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Selain itu, Rudy juga meminta OJK terus memperkuat perlindungan masyarakat, terhadap berbagai praktik keuangan ilegal.
Rudy juga menekankan, pentingnya kolaborasi antara OJK, pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha untuk memperkuat kapasitas UMKM agar mampu naik kelas.
Menurutnya, penguatan UMKM menjadi salah satu kunci pemerataan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
Rudy turut menyampaikan apresiasi, kepada OJK atas dukungan dalam proses pengukuhan direksi dan komisaris baru Bank Kaltimtara.
Ia juga membagikan pesan, yang diterimanya dari Ketua KPK RI dalam agenda nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Rudy menyebut, terdapat lima nilai penting yang harus ditanamkan sejak dini, yakni kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, disiplin, dan keberanian.
“Antikorupsi jangan dimulai dari ruang pemeriksaan ataupun ruang sidang, tapi bagaimana memulainya dari sekolah-sekolah dan ruang kelas,” katanya.
Menurut Rudy, nilai-nilai tersebut harus menjadi pedoman seluruh penyelenggara pemerintahan. Agar praktik tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), benar-benar berjalan.
“Kita berharap nilai antikorupsi tidak hanya digaungkan, tapi benar-benar dihayati dalam mengelola pemerintahan, khususnya di Kalimantan Timur,” pungkasnya.
