SAMARINDA: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai serius menjadikan desa wisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru daerah, terutama di kawasan penyangga Geopark Sangkulirang-Mangkalihat di Kabupaten Kutai Timur dan Berau.
Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kalttim Ririn Sari Dewi mengatakan, pengembangan desa wisata kini diarahkan tidak hanya untuk memperkuat sektor pariwisata, tetapi juga meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), pemberdayaan UMKM, hingga penguatan ekonomi kreatif masyarakat.
Menurutnya, beberapa desa wisata di kawasan karst Sangkulirang-Mangkalihat sudah menunjukkan perkembangan signifikan, terutama Desa Merabu di Berau yang disebut telah memiliki komitmen kuat dalam pengelolaan wisata berbasis konservasi.
“Kalau Merabu itu sudah bagus dan berkembang. Pariwisata sudah masuk program prioritas mereka dan menjadi salah satu sumber PAD yang cukup menunjang,” ujarnya kepada media, Rabu, 6 Mei 2026.
Selain Merabu, sejumlah desa lain yang diproyeksikan menjadi penguatan kawasan geopark antara lain Desa Kelai di Berau, Desa Karangan Ilir, serta Desa Sekerat di Bengalon, Kutai Timur.
Ririn mengatakan pengembangan desa wisata kini dilakukan melalui pendekatan kolaboratif bersama perusahaan, BUMN, hingga lembaga pendamping pembangunan.
Saat ini, Pemprov Kaltim tengah menuntaskan kerja sama dengan 13 mitra strategis melalui perjanjian kerja sama (PKS). Sebagian perusahaan sudah menyetujui skema kerja sama tersebut, sementara beberapa lainnya masih dalam proses telaah legal.
“Yang masih proses seperti Kideco, Pupuk Kaltim, Berau Coal, dan Perusda MPP. Tapi secara prinsip mereka mendukung,” katanya.
Ia menjelaskan, pola kerja sama tersebut dibuat fleksibel agar perusahaan tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga bisa membantu penguatan kapasitas masyarakat desa wisata.
Bentuk dukungan yang dimungkinkan antara lain pelatihan digital marketing, penguatan tata kelola organisasi desa wisata, pengembangan UMKM, promosi produk lokal, hingga pengembangan ekonomi kreatif.
“Kalau perusahaan mau bantu pelatihan atau promosi UMKM, itu bisa,” ucapnya.
Ririn menegaskan pengembangan desa wisata saat ini tidak cukup hanya mengandalkan keindahan alam. Salah satu aspek penting dalam penilaian desa wisata modern adalah fasilitas dasar yang representatif.
Ia mencontohkan toilet, kamar mandi, tempat ibadah, hingga sistem keamanan wisata kini menjadi faktor utama penilaian.
“Sekarang toilet itu sangat krusial. Tempat ibadah juga penting. Karena wisatawan melihat kenyamanan dan keamanan,” katanya.
Selain itu, desa wisata juga didorong memiliki sistem pengelolaan retribusi yang jelas agar mampu menghasilkan PAD sekaligus mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan wisata.
“Kalau sudah berbayar harus ada retribusi untuk asuransi dan pengelolaan keamanan,” ujarnya.
Ia mencontohkan beberapa desa wisata di Kalimantan Timur yang mulai berkembang dan memiliki potensi PAD cukup besar, seperti Desa Pela, Pringgodani, hingga Kampung Wisata Bontang Kuala.
Menurutnya, kawasan-kawasan tersebut sudah menunjukkan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat setempat.
“Bontang Kuala misalnya, setiap sore ribuan orang datang. Itu potensi besar untuk PAD,” katanya.
Di tengah kondisi efisiensi anggaran pemerintah, pengembangan desa wisata dinilai menjadi alternatif strategis untuk menggerakkan ekonomi masyarakat berbasis lokal.
Ririn mengaku optimistis pengembangan desa wisata tetap dapat berjalan meski menghadapi keterbatasan anggaran.
“Kita pernah menghadapi masa sulit juga seperti 2017 dan pandemi 2020. Tapi selalu ada jalannya,” tuturnya.
