BONTANG: Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang Rustam meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dalam hal ini Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) lebih serius melakukan penataan dan pengelolaan Pulau Beras Basah setelah kawasan wisata tersebut resmi berada di bawah pengelolaan pemerintah daerah.
Menurutnya, momentum pengalihan pengelolaan itu harus dimanfaatkan untuk membenahi berbagai persoalan yang selama ini masih terlihat di kawasan wisata unggulan tersebut, mulai dari fasilitas pengunjung hingga penataan area pantai.
“Sekarang pengelolaannya sudah dipegang Pemkot Bontang. Jadi pemerintah harus benar-benar serius menyiapkan konsep pengelolaan yang lebih baik,” ujarnya, Senin, 11 Mei 2026.
Rustam menilai tingginya jumlah wisatawan yang datang ke Pulau Beras Basah belum diimbangi dengan fasilitas yang memadai.
Kondisi itu membuat kawasan pantai masih dipenuhi tenda dan lapak tidak beraturan yang dinilai mengganggu kenyamanan maupun estetika wisata.
Untuk itu, pemerintah daerah perlu menghadirkan fasilitas permanen seperti gazebo atau tempat berteduh yang tertata agar pengunjung tidak lagi mendirikan tenda secara sembarangan.
“Pengunjung itu sebenarnya hanya mencari tempat berteduh. Makanya pemerintah perlu menyediakan fasilitas yang layak dan tertata supaya kawasan pantai tetap rapi,” katanya.
Selain penataan fasilitas, Rustam juga menyoroti ancaman abrasi yang terus terjadi di kawasan pulau. Menurutnya, persoalan tersebut harus segera diantisipasi agar tidak mengganggu keberlangsungan Pulau Beras Basah sebagai destinasi wisata andalan Kota Bontang.
Di sisi lain, DPRD juga membuka peluang kerja sama dengan investor untuk mendukung pengelolaan wisata yang lebih profesional.
Namun, Rustam menegaskan kerja sama tersebut tetap harus mengutamakan kepentingan daerah serta dilakukan secara transparan.
“Kalau memang melibatkan investor silakan saja supaya pengelolaannya lebih profesional. Tapi kontribusinya untuk daerah juga harus jelas dan sesuai dengan potensi wisata yang dimiliki,” tegasnya.
Sebagai mitra pengawas pemerintah daerah, Komisi B DPRD Bontang meminta setiap rencana pengembangan maupun kerja sama pengelolaan wisata dapat dipaparkan secara terbuka kepada DPRD agar proses pengawasan berjalan maksimal.
“Jangan sampai potensi wisatanya besar, ramai pengunjung, tetapi manfaat untuk daerah justru tidak maksimal. Itu yang harus dijaga bersama,” pungkas Rustam. (Adv)
