SAMARINDA: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) telah menyalurkan 62 ton cadangan beras ke wilayah Long Pahangai dan Long Apari.
Bantuan tersebut disalurkan dalam dua tahap sebagai respons atas kendala distribusi pangan yang dihadapi masyarakat di wilayah perbatasan dan kawasan tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim Fahmi Himawan mengatakan, Pemprov Kaltim saat ini masih memiliki cadangan pangan pemerintah daerah sekitar 401 ton. Cadangan tersebut disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat apabila terjadi kondisi darurat pangan.
“Jadi kita masih memiliki cadangan untuk berjaga-jaga apabila terjadi kondisi darurat pangan,” ujar Fahmi saat menjadi pembicara dalam kegiatan terkait bantuan beras untuk menghadapi krisis pangan Mahulu, Kamis, 10 September 2026.
Fahmi mengatakan, hampir seluruh kabupaten/kota di Kaltim telah memiliki cadangan pangan pemerintah daerah. Namun, Mahulu menjadi satu-satunya daerah yang hingga kini belum memiliki cadangan pangan pemerintah daerah.
Kondisi geografis menjadi salah satu tantangan utama dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Mahulu. Pengiriman beras dari Samarinda tidak dapat dilakukan langsung hingga ke sejumlah wilayah karena keterbatasan akses jalan.
Beras yang dikirim melalui Perum Bulog menggunakan truk besar berkapasitas sekitar 3,5 hingga 4 ton hanya dapat menjangkau Ujoh Bilang. Setelah itu, bantuan harus dipindahkan ke kendaraan single cabin atau double cabin untuk melanjutkan perjalanan menuju Long Pahangai.
Kapasitas kendaraan yang digunakan untuk melanjutkan distribusi pun jauh lebih kecil, bahkan kurang dari 2 ton. Sementara untuk menuju Long Apari, pengiriman harus menggunakan kendaraan dengan kapasitas sekitar 1,5 ton.
Kondisi tersebut membuat proses distribusi pangan menjadi lebih panjang dan membutuhkan penanganan khusus. Terlebih, Long Pahangai dan Long Apari merupakan wilayah yang berada cukup jauh dari pusat pemerintahan dan memiliki akses transportasi yang terbatas.
Menurut Fahmi, dalam jangka pendek pemerintah akan mengutamakan respons cepat agar kebutuhan pangan masyarakat di dua wilayah tersebut tetap terpenuhi.
Namun, pemerintah tidak ingin persoalan tersebut hanya diselesaikan melalui bantuan saat terjadi krisis. Pemprov Kaltim juga menyiapkan langkah jangka menengah dan panjang dengan mendekatkan stok pangan ke masyarakat.
Salah satunya melalui penyediaan gudang sementara atau gudang filial. Dengan adanya gudang yang lebih dekat, distribusi beras diharapkan dapat dilakukan lebih cepat tanpa harus selalu mengandalkan pengiriman langsung dari wilayah perkotaan.
Untuk jangka panjang, Pemprov Kaltim mendorong pembangunan gudang Bulog di Mahulu. Keberadaan gudang tersebut dinilai dapat memperpendek rantai distribusi dan meminimalkan risiko terganggunya pasokan ketika terjadi persoalan akses maupun kondisi darurat pangan.
Selain memperbaiki sistem distribusi, pemerintah juga mendorong peningkatan produksi pangan lokal. Langkah tersebut dinilai penting agar Mahulu secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan beras dari luar daerah.
Saat ini, luas tanam padi di Mahulu masih terbatas, yakni sekitar 14 hektare. Pemerintah kemudian mendorong perluasan lahan melalui program cetak sawah.
Pada 2025, program cetak sawah yang bersumber dari anggaran APBN telah diselesaikan pada 31 Maret 2026 dengan luasan sekitar 8 hektare di wilayah Long Hubung. Sebagian lahan tersebut kini telah ditanami.
Selanjutnya pada 2026, pemerintah menargetkan cetak sawah sekitar 46 hektare di Long Hubung dan Long Bagun. Penambahan lahan ini diharapkan mampu meningkatkan luas tanam sekaligus produksi beras lokal di Mahulu.
Untuk lahan sawah yang telah dicetak seluas 8 hektare, sebagian sudah dilakukan penanaman. Jika pertumbuhan tanaman berjalan normal, lahan tersebut diperkirakan mulai memasuki masa panen dalam satu hingga dua bulan ke depan.
Di tengah upaya meningkatkan produksi pangan, pemerintah juga harus menghadapi tantangan cuaca. Kaltim saat ini mengalami fenomena El Nino dan kekeringan yang berpotensi memengaruhi sektor pertanian.
Meski demikian, Fahmi memastikan hingga saat ini belum ada laporan mengenai puso atau gagal panen akibat kekeringan di lokasi persawahan Mahulu.
Tanaman padi yang telah berusia lebih dari 80 hari dinilai relatif lebih aman menghadapi kondisi kekeringan. Pemerintah pun terus melakukan pemantauan terhadap kondisi tanaman dan mendorong pendampingan kepada petani.
