SAMARINDA: Kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih menjadi persoalan yang dihadapi Kota Samarinda meski masa tanggap darurat bencana telah berakhir pada 7 September 2026.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Samarinda Suwarso mengatakan, pihaknya tengah mengumpulkan sejumlah data dan bukti pendukung sebagai bahan pertimbangan sebelum keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat ditetapkan.
“Kami harus menyampaikan beberapa eviden dan argumen termasuk data-data pendukung yang memungkinkan apakah ini akan ditindaklanjuti menjadi tanggap darurat yang lanjutan atau tidak. Nanti pak wali yang memutuskan,” kata Suwarso.
Menurutnya, BPBD saat ini merangkum data dari sejumlah organisasi perangkat daerah dan instansi terkait, mulai dari BPBD, PDAM, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perdagangan hingga BMKG.
Data tersebut diperlukan untuk melihat perkembangan kondisi kekeringan dan dampaknya terhadap masyarakat. Salah satu pertimbangan penting adalah prakiraan BMKG mengenai sampai kapan kondisi kering masih berlangsung.
“Potensi kekeringan ini akan sampai kapan, itu juga akan mempengaruhi keputusan apakah tanggap darurat diperpanjang atau tidak,” ujarnya.
Selama masa tanggap darurat, penanganan krisis air bersih terus dilakukan di sejumlah wilayah terdampak. Hingga saat ini, BPBD mencatat distribusi air telah menjangkau 75 titik lokasi, terutama di Kecamatan Sambutan dan Palaran.
Total air yang telah disalurkan mencapai sekitar 368.600 liter. Distribusi dilakukan bersama sejumlah pihak, antara lain PDAM, Kementerian PUPR, PMI, BPBD, Damkar, serta Dinas PUPR Kota Samarinda.
Selain distribusi air menggunakan armada, BPBD juga bekerja sama dengan Kodim untuk menambah fasilitas penampungan air bagi masyarakat.
“Kita memasang tandon, dua unit di Bayur. Kebetulan daerah sana juga mengalami kekurangan air bersih, sehingga kita tambahkan di Bayur,” kata Suwarso.
BPBD juga membuka kemungkinan menambah titik distribusi air bersih, termasuk di kawasan Lempake apabila kebutuhan di wilayah tersebut semakin meningkat.
Di sisi lain, kondisi kekeringan turut beriringan dengan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Samarinda. Salah satu kebakaran terbesar terjadi di kawasan Betapus, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, dengan luas lahan terdampak sekitar 20,5 hektare.
Suwarso mengatakan sebagian besar lahan yang terbakar merupakan semak belukar. Hanya sebagian kecil yang terdapat tanaman seperti pohon kelapa dan pisang.
Ia mengatakan perhitungan kerugian material akibat kebakaran masih perlu dilakukan oleh pihak terkait, terutama petani yang memiliki lahan terdampak.
Namun, menurut Suwarso, dampak kebakaran tidak hanya berupa kerugian materi. Kualitas udara di wilayah yang memiliki tingkat kebakaran tinggi juga ikut terdampak.
