SAMARINDA: Dinas Sosial (Dinsos) Kalimantan Timur (Kaltim) menekankan pentingnya penguatan dan validasi data masyarakat miskin untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran sekaligus mendorong penerima manfaat agar dapat mandiri secara ekonomi.
Kepala Dinsos Kaltim Jaya Mualimin mengatakan, angka kemiskinan di Kaltim menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan paparan Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 5,14 persen, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,19 persen.
Menurutnya, upaya penurunan kemiskinan perlu didukung oleh data yang akurat, penyaluran bantuan yang tepat sasaran, serta program yang mampu mendorong kemandirian masyarakat.
Ia menyebut, sesuai arahan Menteri Sosial, data penerima bantuan harus diperkuat berdasarkan pengelompokan desil kesejahteraan. Data pada desil 1 hingga 5 menjadi perhatian sebagai sasaran pemberian bantuan sosial.
“Data ini harus betul-betul dikuatkan. Bagaimana data sesuai dengan desilnya, terutama desil 1 sampai 5 sebagai sasaran pemberian bantuan,” ujarnya, di Samarinda Rabu, 28 Oktober 2026.
Jaya menegaskan, bantuan tidak seharusnya membuat masyarakat terus bergantung pada program pemerintah. Penerima manfaat perlu didorong agar secara bertahap keluar dari kondisi miskin dan menjadi mandiri.
Karena itu, ketepatan sasaran menjadi hal penting. Masyarakat yang telah menerima bantuan diharapkan dapat mengalami peningkatan kesejahteraan sehingga pada tahun berikutnya tidak lagi bergantung pada bantuan yang sama.
Ia juga menekankan bahwa penggunaan data kemiskinan bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinsos, melainkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki program bantuan dan pemberdayaan masyarakat.
Program bantuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kelompok usaha, hingga bantuan di sektor pertanian perlu mengacu pada data tersebut agar penerima manfaat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
Sementara itu, Dinsos Kaltim lebih berfokus pada bantuan yang bersifat sementara dan jangka pendek, seperti pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan bagi masyarakat miskin serta bantuan bagi warga yang terdampak musibah.
Jaya mencontohkan bantuan untuk masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai salah satu bentuk bantuan yang diberikan sesuai kebutuhan mendesak.
Adapun program penguatan ekonomi masyarakat, seperti bantuan pupuk bagi petani, menjadi ranah OPD terkait. Meski demikian, penentuan penerimanya tetap perlu berlandaskan data yang akurat agar program pemerintah berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Kaltim.
