SAMARINDA: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Timur (Kaltim) menerima alokasi Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp10 miliar untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026.
Dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional relawan, mulai dari peremajaan peralatan pemadam hingga pengadaan bahan bakar minyak (BBM).
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kaltim Rahmat Ramadhan mengatakan, bantuan tersebut telah cair sejak Oktober 2026 dan langsung didistribusikan untuk memperkuat operasi penanggulangan karhutla di lapangan.
“Kabupaten/kota juga beberapa ada yang menerima dan porsinya berbeda,” kata Rahmat di Samarinda, Senin, 2 November 2026.
Sejumlah daerah yang turut menerima bantuan tersebut di antaranya Kutai Timur, Kutai Barat, Penajam Paser Utara (PPU), dan Samarinda. Besaran bantuan untuk masing-masing daerah berbeda sesuai kebutuhan.
Rahmat menjelaskan, dana Banpres yang dikelola BPBD Kaltim diarahkan untuk mendukung kebutuhan dasar relawan yang bertugas di sekitar titik kebakaran.
Penggunaannya antara lain untuk mengganti peralatan pemadam yang rusak, seperti selang bocor, pengadaan BBM, kebutuhan logistik, hingga uang lelah bagi personel relawan.
“Apabila nantinya anggaran mereka kurang, bisa bersurat ke kami kalau ada daerah yang memerlukan bantuan pompa, BBM, dan semacamnya. Saat ini daerah yang mengajukan bantuan seperti Penajam, Paser, Samarinda, Kukar,” terangnya.
Untuk memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kaltim juga telah membentuk posko siaga darurat yang diperkuat sekitar 20–30 relawan setiap hari. Jika terjadi kebakaran, personel dan kendaraan pemadam yang telah disiapkan akan dikerahkan melalui koordinasi dengan BPBD kabupaten/kota.
“Tapi nanti apabila ada laporan, ada kejadian, kami akan kumpulkan mobil-mobilnya yang sudah siap. Nanti ini ke lapangan menuju koordinasi dengan kabupaten/kota terkait yang mana,” imbuhnya.
Berdasarkan rekapitulasi BPBD Kaltim, sejak Januari hingga 31 Oktober 2026 tercatat 2.540 kejadian kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Kaltim. Kabupaten Paser menjadi daerah dengan jumlah kejadian terbanyak, yakni 659 kejadian.
Sementara itu, dari sisi luas lahan terbakar, Kutai Kartanegara mencatatkan angka tertinggi mencapai 3.116 hektare. Area yang terdampak meliputi kawasan hutan, lahan terbuka, hingga perkebunan.
Rahmat mengatakan intensitas karhutla mulai menurun seiring turunnya hujan di sejumlah wilayah. Meski demikian, curah hujan yang terjadi masih tergolong ringan sehingga pemantauan tetap dilakukan.
“Kita terus memantau perkembangan kejadian karhutla ini. Saat ini sudah mulai turun hujan, meski tidak terlalu tinggi, masih hujan ringan,” ujarnya.
Selain BPBD, dukungan anggaran penanganan karhutla di lingkungan Pemprov Kaltim juga dialokasikan melalui perangkat daerah lain. Dinas Kehutanan Kaltim memperoleh Rp7 miliar untuk mendukung operasional sekitar 20 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Sementara Dinas Kesehatan Kaltim mendapat alokasi Rp3 miliar.
Terkait wacana penetapan status bencana nasional, Rahmat menegaskan keputusan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Penetapannya mempertimbangkan sejumlah indikator, salah satunya dampak bencana terhadap kelumpuhan aktivitas dan perekonomian daerah.
