JAKARTA: Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor menegaskan komitmen untuk melanjutkan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) hingga tahap operasional.
“Kami punya semangat dan komitmen besar untuk meneruskan KEK MBTK ini. Saya tuangkan dalam 4 komitmen,” kata Isran saat memberi sambutan pada Rapat Kerja Kawasan Ekonomi Khusus yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (23/12/2022).
Untuk itu, ia pun meminta kepada pemerintah pusat agar regulasi yang mengatur soal KEK di Kaltim tidak disamakan dengan regulasi untuk provinsi lain. Ia menyebut, apabila regulasi dipaksakan harus sama, pengembangan KEK di Kaltim dipastikan akan mengalami kesulitan.
“Kalau namanya sudah khusus, maka semestinya tidak berlaku aturan-aturan umum. Kecuali aturan umum yang ada di ketentuan pengembangan KEK itu sendiri,”tegasnya.
Lanjut Isran, meski KEK MBTK masih menghadapi banyak kendala, ia meyakini berbagai masalah tersebut ke depan bisa diselesaikan. Salah satunya ialah permasalahan terkait kelembagaan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) yang dipercayakan kepada PT MBTK.
Ia memaparkan, dari segi fungsi KEK MBTK sudah berjalan. Terutama dari sisi pelabuhan yang dimanfaatkan oleh PT Palma Serasih Internasional (PSI) dengan nilai ekspor mencapai Rp500 miliar setahun. PSI sendiri sudah berinvestasi senilai Rp109 miliar di KEK MBTK.
Selain itu, KEK MBTK juga sudah memiliki beberapa investor potensial antara lain PT Samudera Pelabuhan Indonesia untuk pengembangan dan pengoperasian Pelabuhan Internasional Maloy, Posco International dan GS Caltex yang akan membangun refinery biodiesel. Kemudian ada PT Perkebunan Nusantara III (PT Industri Nabati Lestari) yang akan membangun refinery minyak goreng dan PT Dharma Satya Nusantara yang akan mengembangkan pengolahan dan penimbunan cangkang sawit, pellet kayu pohon kelapa sawit dan refinery produk turunan CPO.
“Sudah ada kegiatan di KEK MBTK Rp500 miliar setahun, lumayan. Makanya ini harus kita kembangkan dengan terus melakukan pembenahan-pembenahan,”tuturnya.
Mantan Bupati Kutai Timur itu mengaku, KEK MBTK termasuk yang cukup lama diperjuangkan namun terbelakang dalam kemajuannya. Ia pun bersyukur karena persoalan kelembagaan sudah bisa diselesaikan.
“Kedua, masalah fasilitas infrastruktur yang masih terbatas.Misal jalan masuk ke lokasi. Insfratruktur lain seperti listrik, air bersih, telekomunikasi. Kita berharap APBN bisa segera masuk agar KEK MBTK akan lebih mudah menarik minat investor,” tandasnya.
Sebagai informasi, empat komitmen untuk meneruskan KEK MBTK yang dibacakan Isran sebagai Ketua Dewan KEK MBTK meliputi keyakinan bahwa KEK MBTK akan menjadi media untuk mempercepat pencapaian tujuan transformasi ekonomi melalui percepatan hilirasi industri berbasis sumberdaya alam terbarukan dan telah tertuang komitmen prinsip pembangunan hijau Kalimantan Timur.
Kedua, Pemprov Kaltim berkomitmen akan tetap mempertahankan dan mengembangkan KEK MBTK hingga tahap operasional dengan penguatan kelembangaan BUPP dengan mengubah PT MBTK menjadi BUMD, serta pembenahan Sekretariat KEK MBTK.
Ketiga, menyelesaikan perizinan untuk operasional pelabuhan dan utilitas yang diperlukan, melanjutkan pembangunan fasilitas di luar dan dalam kawasan yang merupakan kewenangan provinsi. Keempat, mengharapkan komitmen pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan akses jalan nasional menuju KEK MBTK, peningkatan kapasitas pelabuhan, dan infrastuktur lainnya.
Rapat Kerja KEK Tahun 2022 turut dihadiri Plt Sekjen Dewan Nasional KEK Elen Setiadi, Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Dirut Perusda MBS Aji Abidharta Hakim dan Direktur PT MBTK Ade Himawan.
