Samarinda – Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin menyebut Komisi IV tengah mencoba memfasilitasi permasalahan tiga kabupaten/kota yang belum sepenuhnya menyerahkan aset pendidikan. Tiga kabupaten/kota tersebut ialah Kutai Kartanegara (Kukar), Samarinda dan Mahakam Ulu.
“Dalam kesempatan ini, Komisi IV mencoba untuk memfasilitasi. Salah satunya mencoba mengidentifikasi permasalahan apa yang terjadi sehingga aset ini secara penuh belum diserahkan ke pihak provinsi,” ujar Salehuddin saat ditemui di lantai 1 Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Kamis (26/8/2021).
Ia menyebut seluruh aset pendidikan kabupaten/kota telah diserahkan oleh BPKAD ke provinsi, tetapi memang tidak sepenuhnya aset tersebut sudah teradministrasi.
“Ada sekolah yang bangunannya, asetnya sudah diserahkan ke neraca provinsi, tetapi lahannya belum karena sertifikatnya belum ada dari kabupaten/kota” jelasnya.
Menurutnya, ini kurang baik, karena pada akhirnya Dinas Pendidikan Provinsi tidak bisa membangun gedung di atas lahan yang belum jelas.
“Misalnya membangun ruang belajar baru di atas tanah yang sertifikatnya belum ada,” terangnya.
Ia menargetkan tahun 2021 semua permasalahan terkait aset pendidikan sudah clear (selesai), sehingga pada tahun 2022 beberapa sekolah sudah bisa menerima bantuan.
“Bantuan dari keuangan provinsi misalnya, atau dana alokasi khusus dari kementerian,” imbuhnya.
Pihaknya juga akan melakukan proses monitoring untuk mengawasi proses akselerasi percepatan pengadministrasian aset dari tiga daerah tersebut.
