SAMARINDA : Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK), masih ada beberapa persoalan yang selama ini menghambat gerak maju KEK MBTK salah satunya terkait kelembagaan. Karenanya, diperlukan penanganan serius, agar bisa segera memberikan manfaat besar bagi perekonomian Indonesia, terkhusus Kaltim.
Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor mengaku optimis Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) akan menjadi pusat kawasan ekonomi baru di Kaltim, bahkan di kawasan timur Indonesia.
Hal itu, selain karena letaknya yang berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim juga menjadi keunggulan lain KEK MBTK.
Hal tersebut dituturkan Isran pada Sidang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus secara virtual dari Kantor Penghubung Jakarta, Rabu (11/1/2023).
Maka dari itu, Isran meminta seluruh pihak terkait untuk segera bergerak cepat menyelesaikan segala permasalahan yang menghambat agar kawasan tersebut segera beroperasi secara maksimal.
“Lakukan koordinasi dan sinergi secara cepat. Semua proses harus dilakukan dengan segera. Jangan saling menunggu, jangan juga bertele-tele. Birokrasi jangan terlalu panjang, segera saja proses. Kalau harus ada tanda tangan gubernur, siapkan segera semua dokumennya, saya tanda tangan,” tegas Isran.
“Kita akan memperkuat PT MBTK sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” ungkapnya.
Hal itu dimaksudkan agar BUPP bisa bekerja lebih maksimal, mengingat salah satu faktor penghambat kemajuan KEK MBTK selama ini karena PT MBTK tidak bisa bekerja optimal akibat keterbatasan kewenangan, kapasitas dan permodalan.
Mantan Bupati Kutai Timur itu menyebut, terkait kelembagaan tersebut saat ini sudah dalam proses pembuatan dokumen kajian pendirian BUMD dan pembuatan naskah akademik, serta Raperda BUMD.
“Selain itu juga akan dilakukan penilaian aset sebagai dasar penyertaan modal Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Timur. Tahun 2023 ini semua harus klir,” jelasnya.
Selain itu, persoalan lainnya terkait insfrastruktur dan investasi. Terbatasnya kemampuan BUPP (PT MBTK) sangat berpengaruh terhadap minat investor berinvestasi.
Hampir semua insfrastuktur yang saat ini ada di dalam KEK MBTK belum secara resmi diserahkan kepada BUPP. Kemudian belum adanya perizinan untuk pengoperasian air bersih dan belum rampungnya Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Sangkulirang dan RIP KEK MBTK.
Sebagai informasi, KEK MBTK berada di atas lahan seluas 557 hektare dan yang saat ini sudah dibebaskan sekitar 509 hektare dan sudah dilengkapi dengan satu pelabuhan curah sawit.
Isran berharap, ke depan akan lebih banyak investor bisa bergabung dan jenis pelabuhan di kawasan ekonomi itu harus diubah menjadi multipurpose. Tak hanya untuk industri sawit, KEK MBTK juga dipersiapkan untuk perkayuan, energi dan industri lainnya.
Sidang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
