SAMARINDA : Perjuangan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor untuk mempertahankan tenaga honor akhirnya membuahkan hasil yang diinginkan.
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas bersedia menerima permohonan Isran selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) agar tidak ada pemberhentian untuk tenaga honor di instansi-instansi pemerintah dalam beberapa tahun ke depan.
“Pokoknya (MenPAN RB) setuju. Tidak akan ada dulu pemberhentian atau pemecatan atau PHK (tenaga honor), itu aja,” tegas Isran melalui rilis Pemprov, Rabu (18/1/2023).
Isran menyebut, setelah akhirnya menemui titik terang nasib 2,4 juta tenaga honor di Indonesia, termasuk Kaltim, selanjutnya APPSI,Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) akan mencari rumusan terbaik demi penyelesaian persoalan tenaga honor.
Sebagaimana diketahui, opsi pengangkatan seluruh tenaga honor menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) juga tidak memungkinkan bagi keuangan negara. Sebaliknya, pemberhentian tenaga non-ASN secara keseluruhan pun tidak mungkin dilakukan karena berpotensi menimbulkan gejolak dan terhambatnya penyelenggaraan pelayanan publik.
Belum diungkap secara terbuka solusi sementara yang sudah disepakati dan akan ditindaklanjuti, namun yang jelas, lanjut Isran, semua sepakat tidak akan ada pemberhentian tenaga honor hingga ditemukan rumusan terbaik untuk nasib para tenaga non-ASN tersebut.
Ketua Apeksi Bima Arya senada yang juga menjabat sebagai Wali Kota Bogor itu mengaku sepakat dengan Gubernur Isran Noor.
“Kami melihat ada titik terang dan titik temu. Sekarang tinggal kami turunkan secara bersama-sama dalam payung regulasi. Rincian terkait isu pembiayaan, pembagian porsi pusat dan daerah. Time line sepertinya akan cepat karena proses ini harus diakselerasi,”tuturnya.
Sekjen Apkasi Adnan Purichta Ichsan pun mendukung regulasi yang akan dibuat untuk memperjuangkan agar tenaga honor non-ASN tidak di-PHK.
“Kita sedang mencari solusi terbaik, khususnya soal keuangan agar tidak membuat daerah tertekan,” ujarnya.
MenPAN RB Abdullah Azwar Anas menambahkan, saat ini pihaknya tengah meng-exercise, mencari alternatif terbaik untuk tenaga-tenaga non-ASN di seluruh Indonesia.
“Tadi sudah mulai mengerucut ada beberapa alternatif yang nanti akan dirumuskan ulang oleh APPSI, Apeksi dan Apkasi,”jelasnya.
Rapat turut dihadiri Kepala BKN Aria Wibisana, sejumlah gubernur, bupati dan wali kota serta para pejabat teras Kementerian PAN dan RB.
