Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji menyoroti kurangnya perbaikan infrastruktur di Kaltim. Jalan penghubung antar kabupaten dan kota dinilai masih sangat minim.
“DPRD Kaltim meminta Kementerian PUPR untuk memberikan atensinya berupa perbaikan-perbaikan jalan antar kabupaten yang merupakan wewenang pemerintah pusat melalui kementerian,” ungkapnya ditemui Narasi.co di ruang kerjanya di Kantor DPRD Kaltim, Senin (10/1/2022).
Politikus Gerindra itu menyadari, ada beberapa hambatan yang terjadi terhadap perbaikan akses jalan tersebut. Salah satunya, karena status jalan atau kewenangan itu adalah milik pemerintah pusat.
Pemerintah pusat beritikad baik dengan memberikan anggaran untuk Katim. Tentu saja anggaran ini dikhususkan untuk perbaikan jalan antar kabupaten/kota.
“Untuk akses jalan antar Tenggarong ke Melak misalnya, atau juga perbaikan jalan dari Samarinda ke Bontang dan ini sedang mereka lakukan. Syukur alhamdulillah berjalan dengan lancar,” imbuhnya.
Selain itu, pihaknya juga sudah meminta pihak Pemprov Kaltim agar segera mengalokasikan anggaran terbesar untuk jalan-jalan antar kabupaten/kota di Kaltim terutama jalan umum yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat umum, namun malah diperuntukkan sebagai akses jalan alat-alat besar.
“Seharusnya jalan umum tidak dipakai kegiatan hauling batu bara ataupun kelapa sawit. Oleh sebab itu, kita juga meminta pemerintah untuk memastikan kekuatan jalan itu dibuat setara dengan jalan-jalan produksi,” jelasnya.
Lebih lanjut menurutnya, hal ini perlu diperhatikan supaya akses jalan penghubung diperbaiki. Tujuan agar jalan ini bisa digunakan untuk kendaraan industri yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan.
“Paling tidak tahun depan, jalan-jalan tersebut seperti sedia kala. Saya berharap di usia ke-65 tahun ini, Kaltim memiliki infrastruktur lebih baik dan layak supaya masyarakat bisa memanfaatkan dalam beraktivitas. Ini perlu diperhatikan supaya kegiatan ekonomi di Kaltim dapat berkembang dengan baik,” terangnya.
