SAMARINDA: Dalam upaya mempercepat transformasi digital dan integrasi sistem layanan publik di Kalimantan Timur (Kaltim), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim menggelar Bimbingan Teknis Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) pada Kamis, 8 Mei 2025.
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Diskominfo dari seluruh kabupaten dan kota se-Kaltim, sebagai langkah strategis dalam menyamakan pemahaman dan memperkuat koordinasi digital antardaerah.
SPLP merupakan sistem nasional yang dirancang untuk menjembatani berbagai sistem elektronik pemerintahan agar saling terhubung dan terstandarisasi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan interoperabilitas data, efisiensi operasional, dan mutu layanan publik.
Plt Kepala Bidang TIK dan Persandian Diskominfo Kaltim, Bambang Kukiloargo Suryo, menegaskan pentingnya integrasi sistem yang selama ini dikembangkan secara terpisah-pisah oleh perangkat daerah.
“SPLP ini menjembatani semua sistem elektronik yang sekarang sudah berjalan di pemerintah provinsi. Tujuannya supaya nanti kualitas layanan kita jadi lebih baik, makanya distandarisasi melalui SPLP itu sendiri,” ujarnya.
Bambang menambahkan bahwa SPLP akan menghubungkan berbagai aplikasi milik instansi pemerintah daerah dalam satu sistem induk yang aman dan terkendali, sesuai arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) nasional.
Lebih lanjut, SPLP akan meminimalkan risiko penyalahgunaan informasi karena hanya sistem yang terotorisasi yang dapat mengakses data secara legal dan terstruktur.
“SPLP ini program dari pusat, dan kita di daerah mulai mengikuti tahapannya. Nantinya semua data dari kabupaten dan kota bisa diakses oleh provinsi secara sah dan terstruktur,” jelasnya.
SPLP juga akan menjadi pondasi bagi pengembangan SuperApps SAKTI (Satu Akses untuk Kalimantan Timur), yang digagas sebagai platform layanan publik digital terpadu berbasis data terintegrasi.
“Jadi SPLP ini nantinya bisa dipakai untuk ambil data mana saja yang dibutuhkan oleh aplikasi tertentu, aksesnya jadi lebih rapi dan aman,” pungkasnya.
Diskominfo Kaltim berharap Bimtek ini mendorong seluruh daerah untuk segera menyesuaikan sistem dan menyelaraskan kebijakan digital dengan pemerintah pusat. Langkah ini dinilai krusial untuk mewujudkan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi di seluruh wilayah Kaltim.