SAMARINDA: Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dinilai menjadi momentum strategis untuk memotret kondisi perekonomian Kota Samarinda secara menyeluruh.
DPRD Kota Samarinda pun mendorong seluruh pelaku usaha, mulai dari skala mikro hingga perusahaan besar, agar mendukung penuh proses pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menegaskan keberhasilan sensus sangat bergantung pada keterbukaan masyarakat dan pelaku usaha saat petugas melakukan pendataan di lapangan.
Menurutnya, sensus ekonomi bukan sekadar agenda statistik rutin, melainkan fondasi penting bagi pemerintah dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
“BPS di sini ingin mendapatkan dukungan, khususnya dari pemerintah kota, untuk mensosialisasikan agenda ini kepada masyarakat. Harapan kami, para pelaku ekonomi, baik itu ekonomi mikro maupun sampai tahapan besar, bisa menyambut baik petugas sensus,” ujarnya usai rapat dengar pendapat bersama Badan Pusat Statistik Kota Samarinda di DPRD Samarinda, Selasa, 28 April 2026.
Novan menilai, data yang dihasilkan melalui sensus ekonomi akan menjadi rujukan utama bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah.
Tanpa data yang akurat, kebijakan berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat maupun dunia usaha.
“Kita berharap data yang disajikan nantinya memberikan dampak bagi pemilik kebijakan. Agar pemerintah ke depannya mampu mengambil kebijakan yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, dalam sistem statistik nasional terdapat tiga sensus utama yang dilakukan secara periodik oleh BPS, yakni Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, dan Sensus Ekonomi.
Sensus Penduduk dilaksanakan setiap sepuluh tahun pada tahun berakhiran nol, seperti 2000, 2010, dan 2020.
Sementara Sensus Pertanian dilakukan pada tahun berakhiran tiga, seperti 2013 dan 2023.
Adapun Sensus Ekonomi terakhir dilaksanakan pada 2016 dan kini kembali digelar pada 2026.
“Jadi sensus ini ada tiga sesuai tahapannya. Nah, pada tahun ini itu kena di Sensus Ekonomi yang dimulai dari 2016 sampai 2026 ini tadi. Itu intinya,” jelasnya.
Novan menambahkan, manfaat sensus ekonomi tidak hanya dirasakan pemerintah, tetapi juga sektor swasta, investor, akademisi, hingga masyarakat umum yang ingin memahami perkembangan ekonomi daerah dalam kurun waktu satu dekade terakhir.
“Data ini disajikan bukan hanya untuk pemerintah saja. Sektor swasta maupun masyarakat pun juga perlu mengetahui apa perkembangan atau pergerakan ekonomi yang terjadi di Kota Samarinda, khususnya dalam 10 tahun terakhir,” pungkasnya.
