SAMARINDA: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda mendesak Pembangkit Listrik Nasional (PT PLN Persero) menghentikan pemadaman listrik bergilir yang telah berlangsung sekitar empat bulan di Kota Samarinda.
Aksi dimulai sekitar pukul 17.00 Wita, Kamis Sore 29 Oktober 2026 itu berlangsung di halaman kantor PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Samarinda, Jalan Gajah Mada.
Puluhan personel kepolisian tampak berjaga selama kegiatan berlangsung. Massa kemudian berdialog dengan manajemen PLN untuk menyampaikan tuntutan dan meminta penjelasan terkait gangguan pasokan listrik.
Kepala Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda HMI Cabang Samarinda Muhammad Shefa mengatakan, pemadaman berulang telah mengganggu berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari kegiatan ekonomi, rumah tangga, pelayanan publik, hingga pendidikan.
Menurutnya, informasi yang selama ini disampaikan PLN melalui saluran komunikasi kepada pelanggan menyebutkan adanya gangguan pembangkit. Namun, setelah sekitar empat bulan, persoalan tersebut dinilai belum juga terselesaikan.
“Kami meminta penjelasan langsung dari Manajer PLN UP3 Samarinda atas permasalahan yang terjadi di Kota Samarinda. Yang kedua, kami meminta komitmen dari PLN UP3 Samarinda untuk bisa menghentikan pemadaman bergilir,” ujar Shefa.
Ia mencontohkan dampak pemadaman terhadap pengelola rumah ibadah yang mengalami kerusakan genset, pelaku UMKM yang kehilangan bahan makanan akibat rusak di dalam kulkas, hingga mahasiswa yang harus membatalkan kegiatan perkuliahan karena listrik padam.
HMI juga menuntut adanya kompensasi bagi pelanggan PLN, khususnya pengguna layanan pascabayar yang terdampak pemadaman berulang.
Menanggapi tuntutan tersebut, Manajer PLN UP3 Samarinda, Adrian Sitompul, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan pasokan listrik yang menimbulkan kerugian dan menghambat aktivitas sehari-hari.
Adrian menjelaskan, pemadaman terjadi akibat gangguan pada sejumlah pembangkit, yakni Pembangkit Listrik Senipah, Indo Eka, Asam-Asam, dan GBK. PLN, kata dia, telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mempercepat pemulihan pasokan listrik.
Selain itu, PLN tengah mengupayakan penambahan kapasitas pembangkit melalui dua tahap dengan total sekitar 278 megawatt (MW). Tahap pertama ditargetkan sebesar 158 MW, sedangkan tahap kedua sebesar 120 MW.
Menurut Adrian, sebagian tambahan kapasitas telah beroperasi di Batu Licin dan Trisakti dengan total sekitar 45 MW. PLN berharap tahap pertama dapat beroperasi pada November 2026, disusul tahap kedua pada Desember 2026.
Meski demikian, ia mengakui pemadaman masih berpotensi terjadi dalam beberapa pekan ke depan selama pasokan listrik belum sepenuhnya pulih.
Terkait tuntutan kompensasi, Adrian menyatakan PLN akan mengevaluasi ketentuan yang berlaku dan menyampaikan persoalan tersebut kepada unit di atasnya. Ia menegaskan, pemberian kompensasi akan mengikuti regulasi yang berlaku.
Namun, penjelasan tersebut belum memuaskan pihak HMI. Shefa menilai jawaban manajemen PLN masih bersifat normatif dan belum menguraikan secara terperinci penyebab utama gangguan pada empat pembangkit yang disebutkan.
“Jawaban mereka hari ini masih ngawang dan tidak mampu menjelaskan kepada kawan-kawan HMI Cabang Samarinda dan publik juga, apa yang sebenarnya terjadi dengan pembangkit tersebut,” tegasnya.
Meski kecewa, Shefa menyebut pihak PLN telah menyatakan kesediaan memfasilitasi pertemuan lanjutan pada Selasa mendatang. Dalam pertemuan itu, HMI berharap PLN dapat memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai penyebab gangguan dan langkah konkret untuk mengatasi pemadaman bergilir.
Aksi berakhir sekitar pukul 18.00 Wita. Massa membubarkan diri dengan tertib setelah menyampaikan tuntutan dan berdialog dengan pihak manajemen PLN UP3 Samarinda.
