Jakarta — Peningkatan kualitas karya jurnalistik yang dihasilkan media siber adalah kunci paling efektif untuk menangkal ujaran kebencian dan kabar bohong atau hoaks yang merupakan ekses negatif dari perkembangan platform digital. Karya jurnalistik yang bermutu semakin dibutuhkan di tahun-tahun politik menjelang Pemilu 2024.
Demikian antara lain ditegaskan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa ketika berbicara dalam diskusi bertajuk “Media Sosial untuk Optimalisasi Tingkat Partisipasi Pemilih Millenial”, di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat sore (25/11/2022).
Selain Teguh Santosa, dua pembicara lain dalam diskusi, adalah akademisi Universitas Multi Media Nusantara Nona Evita dan Communication Spesialist Institut STIAMI Geofakta Razali. Komisioner KPU RI, August Mellaz, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat.
Dalam penjelasannya Teguh mengatakan, JMSI yang merupakan konstituen Dewan Pers sejak awal merasa ikut terpanggil dan ikut bertanggung jawab untuk menciptakan Pemilu 2024 yang berkualitas. Partisipasi JMSI dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 telah dituangkan dalam sebuah Memorandum of Undestanding (MoU) dengan KPU RI yang ditandangani pada tanggal 1 Agustus lalu di arena Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) JMSI di Jakarta.
“Kami sepakat bahwa sukses Pemilu 2024 menjadi tanggung jawab kita bersama. Media siber anggota JMSI bertekad untuk mengedepankan informasi programatik yang konstruktif dan produktif,” ujarnya.
Karya jurnalistik yang berkualitas baik, yang dikerjakan dengan memperhatikan berbagai kaidah pers yang profesional, masih menurut Teguh, juga dibutuhkan untuk membangun kepeduliaan terhadap politik dan Pemilu 2024 di kalangan generasi milenial dan generasi Z.
Teguh yang juga dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, dan pernah menjadi Wakil Rektor Universitas Bung Karno mengatakan, generasi milenial dan generasi Z mengandalkan media sosial untuk mendapatkan berbagai informasi, termasuk informasi politik. Sementara, di ranah media sosial masih sering ditemukan ujaran kebencian dan kabar bohong yang dikembangkan dan disebarkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Ketika ditanya mengenai peranan buzzeRp di masa-masa mendatang, Teguh mengatakan dirinya optimistis buzzeRp akan menjadi kelompok yang teralienasi dengan sendirinya manakala karya jurnalistik yang berkualitas baik semakin banyak dan di saat bersamaan generasi milenial dan generasi Z menurut pengamatannya juga dapat mengenali informasi buruk yang disebarkan buzzeRp.
BuzzeRp adalah istilah yang belakangan populer yang digunakan untuk merujuk kelompok pengguna media sosial yang kerap mengedepankan ujaran kebencian dan juga kabar bohong.
Hal lain yang dibutuhkan untuk menghadapi buzzeRp, sebut Teguh, adalah penegakan hukum yang tidak pandang bulu.
