SAMARINDA: Warga Loa Janan Ulu, Kutai Kartanegara (Kukar) masih mengkhawatirkan dampak pembangunan sodetan yang menghubungkan Sungai Loa Lah dengan Sungai Loa Janan.
Mereka meminta akses jalan yang berkaitan dengan proyek tersebut tidak dibuka sebelum pintu air dibangun dan normalisasi sungai dilakukan.
Kekhawatiran itu disampaikan warga RT 8, Sutaryo, saat Wali Kota Samarinda Andi Harun dan Bupati Kukar Aulia meninjau lokasi sodetan di kawasan perbatasan Samarinda dan Kukar, Sabtu, 3 Oktober 2026.
Sutaryo menilai Sungai Loa Janan saat ini belum mampu menampung tambahan aliran air dari kawasan Porwajaya. Ia khawatir keberadaan sodetan justru meningkatkan debit air dan memperparah banjir yang selama ini dirasakan warga.
“Yang kami minta dari masyarakat, jalan raya itu jangan dibuka dulu. Itu garansi bagi masyarakat Loa Janan Ulu bahwa sodetan tidak akan difungsikan sebelum ada normalisasi, pembenahan sungai, dan yang lainnya,” kata Sutaryo.
Ia juga mengaku belum mengetahui secara pasti kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan antara pemerintah daerah. Karena itu, ia meminta penjelasan langsung agar warga memahami langkah yang akan dilakukan pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Andi Harun menjelaskan bahwa kesepakatan dengan Pemkab Kukar mencakup penanganan jangka pendek serta upaya jangka menengah dan panjang. Proyek yang sudah berjalan tetap dilanjutkan, tetapi pengoperasian sodetan akan dikendalikan untuk mencegah tambahan aliran air sebelum normalisasi dilakukan.
“Persoalan utamanya jangan sampai sebelum normalisasi, air tersodet masuk ke sini. Kegiatan proyek sudah berjalan, tetapi kita juga ingin menyelesaikan masalah ini sampai ke akarnya, yaitu bagaimana sungai di sini bisa normal,” ujar Andi Harun.
Sebagai langkah jangka pendek, Pemkot Samarinda akan membangun pintu air di sisi wilayahnya. Pintu tersebut tidak akan dibuka ketika hujan atau saat kondisi dinilai berpotensi mengancam masyarakat. Pengoperasian sodetan baru dilakukan setelah normalisasi sungai dilaksanakan.
Andi Harun mengatakan mekanisme itu serupa dengan penerapan pintu air di sejumlah titik di Samarinda, seperti kawasan Ruhui Rahayu dan depan BTN. Ia menegaskan pembangunan pintu air menjadi bagian dari kesepakatan bersama dua kepala daerah.
Sutaryo kembali meminta agar jalan yang berkaitan dengan proyek tidak dibuka sebelum pintu air benar-benar dibangun. Menurutnya, warga membutuhkan jaminan nyata agar tidak terus dihantui kekhawatiran terhadap risiko banjir.
Sementara itu, Bupati Kukar Aulia mengakui banjir yang terjadi saat ini sudah berdampak besar terhadap warga. Ia menyebut hampir 50 persen wilayah yang dimaksud telah terdampak banjir. Karena itu, penambahan debit air tanpa pembenahan di bagian hilir dikhawatirkan memperluas dampak genangan.
“Sekarang perdebatan kita bukan lagi soal seperti apa, tetapi mencari solusi. Kita tidak menambah debit airnya, kita perbaiki hilirnya sehingga aliran air bisa berjalan lancar,” kata Aulia.
Aulia menegaskan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan akan melibatkan seluruh pihak, termasuk pemerintah kecamatan dan desa serta masyarakat setempat. Ia juga meminta warga mendukung rencana normalisasi agar pekerjaan yang telah disiapkan pemerintah dapat terlaksana.
Untuk penanganan jangka menengah dan panjang, tim yang melibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemkot Samarinda, Pemkab Kukar, dan Balai Wilayah Sungai (BWS) dijadwalkan melanjutkan pembahasan mulai Senin. Pemerintah berharap normalisasi sungai dapat menjadi solusi menyeluruh untuk mengurangi risiko banjir di kawasan perbatasan tersebut.
Andi Harun kembali menegaskan bahwa kesepakatan dua kepala daerah menjadi dasar pelaksanaan langkah penanganan.
Ia memastikan Pemkot Samarinda akan menghadirkan pintu air sebagai upaya mengendalikan aliran sebelum normalisasi dilakukan.
Dengan kesepakatan tersebut, pemerintah berharap keresahan warga dapat mereda, sementara pembahasan teknis dan sosialisasi terus dilakukan agar masyarakat memahami tahapan pembangunan serta jaminan pengendalian air yang disiapkan.
