Samarinda– Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Jasno menyampaikan banjir dan tanah longsor adalah bencana yang selalu menghantui di Kota Samarinda dan perlu penanganan antisipasi.
“Penanggulangan bencana bukan hanya tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemkot Samarinda melalui Dinas PUPR juga bisa melakukan banyak langkah untuk mengantisipasi bencana ini,”ungkapnya saat menghadiri acara diskusi interaktif, Senin (26/9/2022).
Seperti relokasi terhadap Sungai Karang Mumus, lalu mengkoneksikan drainase-nya, selanjutnya melakukan pengerukan terhadap parit yang sedimentasinya tinggi, tak kalah penting meminta Pemkot memaksimalkan keberadaan sungai-sungai alam.
Tuntutan kerja BPBD tidak saja menanggulangi banjir, tapi bencana lain seperti tanah longsor.
“Kegiatan kegiatan BPBD ini cukup banyak apalagi kebencanaan masalah banjir dan lain-lain, dalam beberapa pertemuan, Kepala BPBD sering kali mengajukan penambahan anggaran, mudah-mudahan nanti di anggaran 2023 kita maksimalkan, sehingga kerja-kerja BPBD bisa maksimal terkait banjir,” harapnya.
Karena jika tak ada langkah antisipatif yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Penkot Samarinda maka masyarakat akan membangun rumah, membangun tempat-tempat yang lain sehingga daerah yang seharusnya bisa teralirkan air tidak berfungsi maksimal, karena ada rumah dan lain-lain.
