SAMARINDA: Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menyebut realisasi anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Pemprov Kaltim mengalami kemajuan cukup signifikan memasuki pertengahan November 2023 ini.
“Jika beberapa bulan lalu ada 23 OPD, sekarang tinggal 12 OPD,” sebut Akmal.
Hal itu ia sampaikan ketika memimpin Rapat Pimpinan Evaluasi Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 di Ballroom Hotel Puri Senyiur Samarinda, Selasa (21/11/2023).
Ia meyakini, 12 OPD yang masih belum mencapai target serapan anggaran (kategori merah) dipastikan masih akan berkurang lagi, terkecuali OPD yang masih besar anggarannya belum terealisasi atau prognosanya berada pada kisaran 63 persen hingga akhir tahun.
“Kondisi ini akan menjadi perhatian serius kita,” tuturnya.
Akmal pun mengingatkan jajaran Pemprov Kaltim untuk melakukan langkah-langkah antisipasi seperti dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran.
Menurutnya, tiga komponen tersebut selama ini menjadi permasalahan yang menghambat laju realisasi kegiatan dan program sehingga berdampak pada lambatnya serapan anggaran.
“Masing-masing unik dan sangat kasuistik tapi kita sudah melakukan evaluasi dan jumlahnya terus berkurang,” ujarnya.
Direktur Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini optimis, upaya-upaya dan evaluasi intensif yang dilakukan akan mampu menekan permasalahan yang dihadapi OPD dalam merealisasikan anggarannya selama ini.
“Optimis serapan anggaran kita bisa dicapai tinggi asal kinerjanya berorientasi pada program atau prioritas, bukan semata pelaksanaan urusan dan kita perkirakan nanti posisi realisasi serapan anggaran kita 93 persen hingga akhir tahun. Jadi angkanya naik dari tahun sebelumnya,” yakinnya.
Ia menegaskan, ke depan akan diberlakukan punishment (hukuman) bagi OPD yang lalai dan tidak sungguh-sungguh dalam perencanaan, pelaksanaan hingga penganggaran instansinya yang berdampak rendahnya realisasi anggaran.
Begitu pula sebaliknya, OPD yang sukses merealisasikan anggaran dari perencanaan hingga pelaksanaan akan diberikan reward (hadiah).
“Punishment dapat berupa pengurangan anggaran atau anggaran mereka dialihkan ke tempat lain (instansi lain),” tegasnya.
Sebagai informasi, berdasarkan hasil evaluasi realisasi anggaran untuk progress fisik dan keuangan hingga 15 November 2023, tercatat 5 OPD mencapai 75 hingga 89,99 persen (hijau), 28 OPD mencapai 60 – 74,99 persen (kuning), dan 12 OPD di bawah 59 persen (merah).
Rapim dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Asisten Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Ujang Rachmad, Asisten Pemerintahan dan Kesra H Syirajuddin, para kepala dinas/badan dan kepala biro lingkup Setda Provinsi Kaltim, direktur rumah sakit dan Ketua TGUP3 Kaltim Dr Adi Buhari, staf ahli/staf khusus dan tenaga ahli Pj Gubernur. (*)