SAMARINDA : Usai tak menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengaku saat ini dirinya sedang mempersiapkan terkait pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024.
Diketahui, PSU akan dilakukan di 24 daerah di Indonesia dan dua diantaranya ada di Kaltim. Dua daerah tersebut ialah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) dan Kutai Kartanegara (Kukar).
“Putusan MK mengatakan ada 5 daerah yang melaksanakan PSU 30 hari, 5 daerah 45 hari kemudian sisanya ada 60 hari dan juga 180 hari,” ungkapnya di Gedung Olah Bebaya, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Jumat, 7 Maret 2025.
Akmal menyebut, Kemendagri saat ini sedang memastikan soal pembiayaan. Pihaknya pun sudah dua kali menggelar rapat secara virtual.
“Kemarin Kutai Kartanegara mengatakan KPU saja membutuhkan kurang lebih Rp48 miliar. Belum lagi Bawaslu, kemudian juga dia punya 2 Forkopimda ada di Bontang dan di Tenggarong. Nah kami Minggu (8/3/2025) akan rapat lagi, kita undang mereka secara virtual untuk memastikan dukungan pembiayaan berjalan baik,” terangnya.
Ia pun menegaskan pentingnya standarisasi yang jelas sehingga pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggaran secara lebih bertanggung jawab.
“Karena kami melihat disparitas yang cukup aneh. Ada daerah yang 2 TPS, saya sebut aja Kabupaten Siak mengalokasikan Rp16 miliar. Tetapi di Baruto Utara dia cuma mengajukan kurang lebih Rp750 juta dengan TPS yang sama,” sebutnya.
“Ini lah oleh Pak Menteri kita diminta melakukan konsolidasi kembali. Kita tahu sekarang kan lagi efisiensi, tentunya kita butuh kepastian pembiayaannya berapa. Tapi secara umum daerah siap melaksanakan dan mendukung,” tambahnya.
Akmal menambahkan, meskipun pembiayaan PSU ditanggung oleh APBD masing-masing daerah namun Pemprov harus membantu jika memang kekurangan.
“Jadi sama seperti yang dilakukan oleh Kabupaten Tasikmalaya itu 50 persen Kabupaten Tasikmalaya dan 50 persen dilaksanakan oleh Pemprov Jawa Barat. Nah kita berharap ini jadi contoh baik, kalau Kukar gak mampu ya bantu lah oleh Pemprov,” harapnya.
