SAMARINDA: Warga RT 32 dan RT 33 Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, mengeluhkan krisis air bersih, kelangkaan gas elpiji 3 kilogram, dan ancaman longsor yang terus menghantui saat musim hujan. Hal ini disampaikan dalam kegiatan reses Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, yang digelar di Jalan Otto Iskandar Dinata, Gang Steling, Kelurahan Sungai Dama, Samarinda Ilir, Kamis 3 Juli 2025.
Sapto menyebut reses ini merupakan kali pertama dalam rangkaian kegiatan serap aspirasi masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Samarinda pada masa persidangan II tahun 2025.
“Ini kali pertama reses saya di Gunung Steling. Saya hadir untuk menyerap langsung apa yang menjadi unek-unek masyarakat. Usulan yang lebih detail bisa ditulis dan disampaikan secara tertulis ke kantor DPRD Provinsi Kaltim agar bisa segera ditindaklanjuti,” ujar Sapto di hadapan warga.
Ketua RT 33 menyampaikan dua keluhan utama dari warganya, yakni buruknya layanan PDAM dan ketiadaan jaringan gas alam.
“Warga kami mengeluh soal air ledeng PDAM yang tidak lancar dan gas melon 3 Kg yang langka. Kami berharap dua hal ini bisa dibenahi,” kata Ketua RT 33.
Senada dengan itu, Ketua RT 32 juga menyoroti persoalan krisis air bersih serta kesulitan mendapatkan gas elpiji 3 Kg yang berdampak langsung pada aktivitas rumah tangga warga.
“Kami bukan meminta secara berlebihan, tapi kasihan para ibu rumah tangga. Gas melon sering langka, dan harganya bisa tembus Rp80 ribu. Kalau suami pulang kerja, harus keliling cari gas,” keluh Ketua RT 32.
Selain dua isu pokok tersebut, RT 32 juga menyoroti persoalan rawan longsor di wilayah mereka akibat curah hujan tinggi. Warga meminta agar pemerintah mempertimbangkan pembangunan drainase yang permanen dan semenisasi untuk meminimalisasi dampak longsor.
“Kami mohon bisa dibantu semenisasi dan drainase agar aman dari longsor. Sudah cukup lama kami alami situasi ini,” tambahnya.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Sapto menyatakan akan segera mengomunikasikan hal-hal teknis kepada pemerintah kota dan provinsi, termasuk PDAM dan instansi terkait lainnya.
“Nanti coba saya komunikasikan, baik dengan wali kota maupun wakil wali kota. Kalau pemerintah kota kesulitan menangani, nanti kita dorong agar provinsi ikut mensupport,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
“Kalau persoalan air, gas, dan infrastruktur itu sudah menjadi kebutuhan dasar warga. Saya catat semua. Saya juga akan tanyakan instansi teknis mana tanggung jawab kota atau provinsi,” jelasnya.
Sapto mengakhiri pertemuan dengan ajakan kepada masyarakat untuk terus aktif menyuarakan aspirasi melalui jalur resmi dan tetap membangun komunikasi yang baik dengan perwakilan rakyat.
“Silaturahmi seperti ini akan terus berlanjut. Aspirasi Bapak-Ibu menjadi catatan penting kami di DPRD,” tutupnya.
