SAMARINDA: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus mendorong percepatan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang ditargetkan mampu membuka lapangan kerja hingga satu juta orang.
Dalam Rapat Koordinasi Tim Satgas KDKMP se-Kaltim yang digelar di Kantor Disperindagkop Kaltim, Jalan MT Haryono, Samarinda, Rabu, 24 September 2025, terungkap masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kaltim, Heni Purwaningsih, menegaskan bahwa forum ini sangat strategis untuk memastikan program tersebut benar-benar berjalan.
“Program ini amanat presiden. Tidak bisa hanya dikerjakan provinsi, tapi harus ada sinergi satgas pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa. Semua pihak harus bergerak bersama agar koperasi benar-benar hidup dan memberi manfaat,” ujarnya.
Dari total 1.037 KDKMP di Kaltim, baru 712 koperasi yang memiliki akun di aplikasi Simkopdes, sementara 325 koperasi (29 persen) belum terdaftar karena kendala teknis, termasuk masalah jaringan internet di daerah pedalaman.
Dari jumlah yang sudah aktif, hanya 29 koperasi yang berhasil membuka usaha.
Total ada 42 gerai yang sudah beroperasi, karena beberapa koperasi mengelola lebih dari satu gerai.
Selain itu, baru 39 koperasi yang mengajukan kemitraan ke BUMN, dan hanya 7 koperasi yang sudah menandatangani kerja sama resmi.
“Potret ini menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah. Jangan sampai koperasi berhenti di tahap kelembagaan saja, tanpa ada aktivitas usaha yang berjalan,” tegas Heni.
Mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, KDKMP wajib mengelola tujuh jenis gerai: kantor koperasi, sembako, pupuk, cold storage, gudang, logistik, dan apotek atau klinik. Selain itu, daerah diberi ruang menambah satu gerai tambahan berbasis kearifan lokal.
Menurut Heni, pemetaan potensi tiap desa menjadi kunci agar koperasi bisa benar-benar relevan dengan kebutuhan warga.
“Tidak semua desa cocok dengan usaha yang sama. Ada yang potensinya di gas, ada yang di sembako, atau sektor lain. Itulah kenapa pemetaan kearifan lokal sangat penting,” jelasnya.
Presiden Prabowo merevisi target jumlah penerima pembiayaan KDKMP di tahun 2025 menjadi 20.000 Kopdes yang.
Di mana sebelumnya hanya 16.000 Kopdes dari target awal 80.000, yang nantinya setiap koperasi berhak atas plafon pembiayaan maksimal Rp3 miliar.
Kaltim sebagai salah satu provinsi dengan jumlah koperasi terbanyak diminta mempercepat realisasi di lapangan.
“Tujuan KDKMP bukan hanya membangun koperasi, tetapi menciptakan lapangan kerja baru. Semua sistem kemitraan nantinya akan terhubung dengan BUMN, supaya evaluasi lebih mudah dan transparan. Harapannya, program ini bisa jadi motor ekonomi baru dari desa,” pungkas Heni.