SAMARINDA: Sekitar Rp20 miliar dana Program Gratispol Pendidikan untuk perguruan tinggi swasta (PTS) di Kalimantan Timur (Kaltim) belum dapat dicairkan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menegaskan bahwa seluruh hambatan berada di tingkat kampus, terutama terkait kelengkapan administrasi mahasiswa.
Hal itu disampaikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim Dasmiah saat ditemui usai penyerahan simbolis UKT Gratispol kepada 53 PTN–PTS di Samarinda, Senin, 17 November 2025.
Ia menjelaskan bahwa penyaluran untuk perguruan tinggi negeri (PTN) telah tuntas dari tahap 1 hingga tahap 3.
Saat ini, proses tahap 4 dan 5 sedang berjalan tanpa kendala. Namun, sisa anggaran untuk PTS masih tertahan sepenuhnya.
“Dari sisi pemerintah, dananya siap. Tetapi masih ada kampus PTS yang datanya belum lengkap. Jadi kendalanya berada di perguruan tinggi,” tegas Dasmiah.
Beberapa persoalan teknis menjadi penyebab utama belum cairnya dana untuk PTS.
Di antaranya: rekening mahasiswa tidak aktif atau bermasalah, kesalahan penulisan NIK, mahasiswa belum mengisi link Gratispol yang menjadi dasar pemadanan data dan ketidaksesuaian identitas antara data kampus dan data kependudukan.
“Kami mengimbau PTS segera mendorong mahasiswanya mengisi link Gratispol. Ini wajib untuk memadankan data, memastikan mahasiswa benar warga Kaltim dan tidak menerima beasiswa lain,” jelas Dasmiah.
Pemprov menegaskan bahwa pemadanan data penting dilakukan demi mencegah penyaluran ganda atau salah sasaran.
Beberapa temuan menunjukkan adanya mahasiswa luar Kaltim ataupun penerima beasiswa lain yang masih tercatat sebagai pemohon Gratispol.
“Kalau tidak dipadankan, penerimanya bisa salah. Dan kalau ketahuan menerima ganda, mereka bisa diminta mengembalikan. Ini untuk menghindari masalah ke depan,” katanya.
Untuk mempercepat verifikasi, Pemprov telah membentuk Satgas Percepatan Gratispol Pendidikan di seluruh perguruan tinggi.
Satgas bertugas memeriksa dokumen, validasi data, hingga memastikan kesiapan pencairan.
Hingga pertengahan November, hanya satu PTS yang masih menghadapi kendala teknis terkait rekening mahasiswa.
Setelah seluruh dokumen rampung, penyaluran dana akan dilakukan serentak.
“Kami menargetkan begitu dokumen lengkap, langsung bisa dicairkan. Tidak menunggu lama,” ujar Dasmiah.
Selain jalur reguler, Pemprov Kaltim juga menutup pendaftaran Gratispol Afirmasi, yang menyasar, penyandang disabilitas, mahasiswa berprestasi internasional dan mahasiswa dari desa sangat tertinggal.
“Antusiasmenya tinggi sekali,” kata Dasmiah.
Menjawab kekhawatiran publik mengenai keberlanjutan program, Dasmiah memastikan bahwa Pemprov Kaltim telah menyiapkan anggaran Gratispol Pendidikan untuk tahun 2026.
“Untuk tahun depan, Pak Gubernur sudah memastikan bahwa anggaran Gratispol Pendidikan dijamin. Jadi insyaallah berlanjut,” ucapnya.
