SAMARINDA: Menjelang puncak musim hujan pada Desember 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memperkuat komando penanggulangan bencana dengan menggelar Apel Siaga dan Simulasi Menghadapi Bencana Hidrometeorologi.
Kegiatan yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim di Area Polder Air Hitam, Kota Samarinda, Kamis, 11 Desember 2025 itu melibatkan unsur TNI/Polri, Basarnas, perangkat daerah, relawan, hingga organisasi kebencanaan.
Seluruh personel dan peralatan diturunkan untuk memastikan kesiapan komando di lapangan ketika terjadi banjir, angin kencang, hingga tanah longsor.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji yang turut hadir, menegaskan apel siaga dan simulasi ini merupakan bagian dari upaya kolektif untuk menjaga keselamatan masyarakat di tengah meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi.
“Memasuki bulan Desember, Kaltim berada pada puncak musim hujan. Simulasi ini adalah cara kita memastikan seluruh unsur siap dengan personelnya, siap dengan alatnya, siap dengan teknologinya, dan yang paling penting siap melindungi masyarakat secara maksimal,” ujar Seno Aji.
Ia mengingatkan keberhasilan penanganan bencana tidak hanya ditentukan oleh keberanian di lapangan, tetapi terutama oleh soliditas komando dan koordinasi semua pihak.
“Keberhasilan penanganan bencana bukan hanya soal berani terjun ke lokasi, tetapi koordinasi yang baik, komando yang jelas, komunikasi yang tidak terputus, dan kedisiplinan menjalankan SOP keselamatan. Dalam keadaan darurat, setiap detik menentukan hidup matinya seseorang,” tegasnya.
Peringatan Seno Aji sejalan dengan pembaruan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Sebelumnya, BMKG Stasiun Meteorologi APT Pranoto Samarinda menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Update Kondisi Musim Hujan Tahun 2025 dan Waspada Potensi Bencana” 5 Desember lalu, yang dihadiri BPBD, pemerintah daerah, TNI/Polri, akademisi, dan organisasi kebencanaan.
Dalam forum tersebut, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I SAMS Sepinggan Balikpapan, Kukuh Ribudiyanto, menyampaikan bahwa tren curah hujan di Kaltim secara umum diprediksi meningkat memasuki Desember.
Fenomena siklon tropis dan kecenderungan menuju La Nina berpotensi menambah suplai uap air di wilayah Indonesia, termasuk Kaltim, sehingga meningkatkan intensitas hujan.
BMKG juga menekankan pentingnya pemanfaatan informasi prakiraan musim, prakiraan bulanan dan harian, hingga peringatan dini cuaca ekstrem bagi pemerintah daerah agar langkah mitigasi lebih terarah.
Informasi inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar BPBD dan Pemprov Kaltim menggelar apel siaga dan simulasi terpadu.
Dalam simulasi di Polder Air Hitam, berbagai skenario kedaruratan diuji, mulai dari penanganan banjir akibat curah hujan tinggi, evakuasi warga di kawasan rawan, hingga koordinasi logistik dan pengoperasian posko.
Seluruh unsur diuji kemampuannya menjalankan peran, mulai dari petugas lapangan, komando sektor, hingga pusat pengendali operasi.
Seno Aji menekankan pentingnya latihan bersama ini agar setiap lembaga memahami posisi dan tanggung jawabnya ketika bencana benar-benar terjadi.
“Simulasi ini menjadi ruang latihan bersama agar setiap pribadi dan unit memahami perannya masing-masing. Kita tidak boleh ragu, tidak boleh ada miskomunikasi ketika situasi darurat terjadi,” katanya.
Ia juga meminta seluruh pihak memperkuat tiga aspek utama, kesiapsiagaan peralatan dan mental, keselamatan tim, serta kemampuan membaca potensi bencana dengan memanfaatkan teknologi peringatan dini.
Wakil Gubernur mengapresiasi koordinasi BPBD bersama Forkopimda yang dinilai cukup baik pada penanganan banjir di sejumlah daerah, seperti Telen, Wahau, Kelai, dan Segah, beberapa waktu lalu. Pengalaman tersebut menjadi pijakan untuk mempertegas posisi BPBD sebagai pusat komando penanggulangan bencana di Kaltim.
“Kami sudah memutuskan bersama Forkopimda, di setiap lokasi kejadian yang menjadi koordinator awal adalah BPBD. Semua koordinasi dan komunikasi akan dipusatkan di sana, termasuk informasi dari posko-posko penanggulangan,” jelasnya.
Dengan wilayah seluas sekitar 127 ribu kilometer persegi yang terdiri atas tiga kota dan tujuh kabupaten, Seno menilai Kaltim membutuhkan kolaborasi kuat lintas sektor.
Dukungan institusi keamanan, lembaga adat, tokoh masyarakat, hingga organisasi relawan dinilai krusial untuk memastikan jangkauan penanganan bencana hingga ke tingkat desa.
Mitigasi bencana, lanjut Seno, bukan hanya tugas pemerintah, tetapi gerakan bersama yang harus melibatkan masyarakat.
Karena itu, ia meminta seluruh jalur komunikasi darurat dipastikan berfungsi optimal, sekaligus mendorong warga lebih peka terhadap informasi peringatan dini dan prosedur evakuasi.
“Yang keempat, kita juga libatkan masyarakat karena mitigasi bencana adalah gerakan bersama, bukan hanya tugas pemerintah,” ujarnya.
Seno memastikan, pemerintah provinsi, akan terus memperkuat edukasi kebencanaan, peningkatan sarana dan prasarana, serta kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota dan lembaga terkait.
“Kaltim adalah daerah yang luas dan penuh tantangan. Tapi dengan kekompakan dan kolaborasi, kita bisa menghadapi risiko bencana dengan lebih siap, lebih kuat, dan lebih sigap,” pungkasnya.
