BONTANG: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang mengusulkan agar sektor pariwisata dan kebudayaan dikelola dalam satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang terintegrasi.
Langkah tersebut dinilai dapat membuat pengembangan kedua sektor berjalan lebih fokus dan terarah. Hal itu disampaikan Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang Rustam.
Ia mengatakan saat ini urusan kebudayaan dan pariwisata masih berada di bawah OPD yang berbeda.
Kondisi tersebut dinilai membuat perencanaan program dan pengelolaan kebijakan belum sepenuhnya terfokus pada penguatan kedua sektor tersebut.
Menurutnya, pariwisata dan kebudayaan memiliki keterkaitan yang erat sehingga sudah semestinya dikelola dalam satu rumpun organisasi yang sama.
“Kalau melihat kondisi saat ini pariwisata dan kebudayaan sebaiknya disatukan dalam satu dinas. Jangan dipecah-pecah agar lebih fokus dalam membangun sektor pariwisata dan kebudayaan,” ujarnya, Selasa, 2 Juni 2026.
Lebih lanjut, pengelolaan yang terintegrasi akan mempermudah sinkronisasi program sekaligus memperkuat promosi daerah.
Terlebih, Bontang saat ini tengah berupaya mengembangkan sektor nonmigas, termasuk pariwisata sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Ia menilai penguatan kelembagaan menjadi bagian penting untuk mendukung visi tersebut. Dengan adanya OPD yang secara khusus menangani pariwisata dan kebudayaan, berbagai program pengembangan dinilai dapat dijalankan secara lebih efektif.
“Kalau perlu berdiri sendiri secara fungsi, sehingga benar-benar fokus mengelola sektor pariwisata dan kebudayaan. Apalagi Bontang memiliki semangat menjadi kota pariwisata pasca migas,” tandasnya. (Adv)
