SAMARINDA: Di tengah dinamika anggaran daerah dan penyesuaian fiskal nasional, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan.
Komitmen itu kembali ditegaskan melalui kebijakan perluasan program Gratispol yang mulai berlaku penuh pada tahun anggaran 2026.
Berbeda dengan skema tahun sebelumnya yang hanya menyasar mahasiswa baru, Gratispol 2026 diperluas untuk mencakup seluruh mahasiswa aktif yang memenuhi syarat, dari semester awal hingga semester akhir, di semua jenjang pendidikan tinggi.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan kebijakan ini dirancang untuk memberikan kepastian bagi mahasiswa yang sedang berada di tengah proses studi agar dapat menyelesaikan pendidikan tanpa terbebani persoalan biaya.
“Pada tahun 2026, seluruh mahasiswa Kalimantan Timur yang memenuhi syarat berhak mendapatkan pembiayaan UKT. Ini berbeda dengan tahun 2025 yang hanya diperuntukkan bagi mahasiswa semester baru,” ujar Sri Wahyuni saat memberikan sambutan pada Pelantikan Rektor dan Para Wakil Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Rabu, 14 Januari 2026.
Ia menyebutkan, pendaftaran Gratispol telah dibuka sejak awal Januari dan menjadi kesempatan bagi mahasiswa aktif semester dua hingga delapan untuk melengkapi dokumen administrasi sebagai penerima manfaat.
Program ini mencakup mahasiswa D3, D4, S1, S2, S3, profesi, hingga spesialis, dengan durasi pembiayaan yang disesuaikan masa studi masing-masing jenjang.
Menurut Sri, perluasan Gratispol dilakukan di tengah berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat.
Namun, Pemprov Kaltim memilih melindungi sektor pendidikan dengan menjaga alokasi anggarannya tetap stabil.
“Beberapa kegiatan yang sifatnya tidak mendesak memang harus disesuaikan. Tapi pendidikan tetap kami jaga sebagai prioritas,” katanya.
Langkah efisiensi itu, lanjut Sri, termasuk penyesuaian kuota pada sejumlah program lain, seperti perjalanan religi, agar ruang fiskal dapat difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat.
Lebih jauh, ia menjelaskan strategi anggaran daerah kini diarahkan untuk memperkuat kemandirian fiskal, dengan menyeimbangkan pendapatan asli daerah (PAD) dan dana transfer, sehingga program prioritas seperti Gratispol tetap berkelanjutan meski menghadapi dinamika nasional.
“Penyusunan anggaran daerah kami lakukan secara cermat dan hati-hati, tanpa mengorbankan program strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, secara kebijakan makro, program Gratispol diposisikan sebagai instrumen transformasi pembangunan sumber daya manusia Kaltim.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud sebelumnya telah menegaskan pada berbagai kesempatan jika pendidikan harus menjadi fondasi utama pembangunan daerah, seiring upaya mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam.
Pada 2026, Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,38 triliun untuk mendukung Gratispol.
Anggaran tersebut mencakup pembiayaan mahasiswa S1, S2, S3, mahasiswa luar daerah, luar negeri, serta program afirmasi dan khusus.
Target penerima manfaat diproyeksikan mencapai sekitar 85.000 mahasiswa, dengan dukungan kerja sama dari lebih dari 50 perguruan tinggi negeri dan swasta.
Dalam skema pelaksanaannya, Pemprov Kaltim menetapkan batas maksimal pembayaran UKT berdasarkan rumpun ilmu.
Jika biaya kuliah berada di bawah batas tersebut, mahasiswa tidak perlu membayar sama sekali.
Apabila melebihi, mahasiswa hanya menanggung selisihnya. Sistem pembayaran dilakukan langsung oleh pemerintah daerah ke perguruan tinggi, tanpa mekanisme penggantian biaya.
Masih dalam rangkaian acara yang sama, Sri Wahyuni turut menyampaikan apresiasi dan harapannya terhadap Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Samarinda yang baru saja melantik rektor dan jajaran pimpinan baru periode 2026–2029.
Ia menyampaikan ucapan selamat sekaligus harapan agar Untag Samarinda dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menyukseskan program Gratispol dan penguatan kualitas sumber daya manusia.
“Kami berharap Untag Samarinda di bawah kepemimpinan baru dapat semakin berperan aktif mendukung akses pendidikan yang inklusif, meningkatkan mutu akademik, serta melahirkan lulusan yang berdaya saing dan relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah,” tutupnya.
