SAMARINDA: Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyatakan siap dan “sangat berani” menerima tantangan debat terbuka yang dilontarkan Presiden BEM sekaligus Koordinator Wilayah BEM Kaltim-Kaltara, Hithan, dalam aksi evaluasi satu tahun kepemimpinan Rudy–Seno.
Tantangan itu disampaikan langsung di hadapan massa aksi saat dialog berlangsung di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Senin, 23 Februari 2026.
Hithan menyoroti sejumlah isu, mulai dari implementasi program Gratispol, dugaan inkonsistensi janji kampanye, hingga mekanisme check and balance antara eksekutif dan legislatif.
“Kami tantang secara terbuka Bapak Rudy dan Pak Seno untuk berdebat di Universitas Mulawarman. Berani atau tidak, Pak?” ujar Hithan di hadapan massa.
Menanggapi tantangan tersebut, Rudy Mas’ud menjawab singkat, “Sangat berani.”
Hithan kemudian meminta komitmen lebih lanjut agar kehadiran gubernur dan wakil gubernur tidak sekadar formalitas, melainkan hadir dalam forum intelektual yang digelar BEM di kampus.
“Kami akan kirim surat resmi. Kami ingin debat secara intelektual, terbuka, dan terjadwal,” tegasnya.
Dalam dialog tersebut, Hithan lebih dulu mengkritisi pelaksanaan program Gratispol. Ia menilai implementasi program tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan janji kampanye yang menyebut pendidikan gratis bagi mahasiswa Kaltim.
“Hari ini berarti Bapak mengakui Gratispol yang dicita-citakan tidak berjalan maksimal. Tadi disampaikan distribusinya ke universitas. Berarti kalau tidak maksimal, salah universitas?” ujarnya.
Ia juga menyoroti adanya mahasiswa yang mendaftar namun tidak lolos verifikasi, sementara ada yang dinilai tidak mendaftar justru menerima bantuan. Selain itu, ia menyinggung batas maksimal bantuan yang menurutnya berbeda dari narasi “gratis semua” saat kampanye.
“Kalau memang implementasinya tidak sesuai dengan yang dijanjikan, akui saja pak. Permohonan maaf, tidak masalah,” katanya.
Dalam dialog sebelumnya, Gubernur Rudy menjelaskan bahwa seluruh mahasiswa Kaltim mendapatkan bantuan dengan batas maksimal tertentu sesuai regulasi dari Kementerian Dalam Negeri.
Ia menyebut program tersebut telah menjangkau puluhan ribu mahasiswa dan akan terus diperluas pada 2026.
Selain isu pendidikan, Hithan juga menyinggung kebijakan pengadaan mobil dinas gubernur senilai Rp8,5 miliar yang dinilai tidak mencerminkan efisiensi anggaran.
“Lebih banyak lagi jalan yang bisa dibangun kalau tidak perlu beli mobil mahal. Masyarakat jalan kaki, naik sepeda,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan efektivitas mekanisme pengawasan antara DPRD dan gubernur, terutama dalam konteks relasi politik yang disebutnya memiliki kedekatan keluarga.
Di akhir dialog, disepakati bahwa undangan resmi debat terbuka akan dikirimkan oleh BEM Universitas Mulawarman (Unmul). Terkait teknis pelaksanaan, pihak mahasiswa menyatakan akan menyesuaikan dengan jadwal gubernur dan wakil gubernur.
“Di surat nanti tidak akan langsung menjelaskan dan menempatkan tanggal dan waktu. Kami menyesuaikan dengan terhormat,” ujar Hithan.
