SAMARINDA: Upaya penguatan struktur Terowongan Samarinda memasuki babak baru dengan rencana pengajuan anggaran sebesar Rp90 miliar.
Langkah ini ditempuh guna memastikan keamanan lereng dan ketahanan struktur jangka panjang melalui serangkaian pekerjaan teknis di sisi inlet maupun outlet.
Cost Controller PT Pembangunan Perumahan (PP), Reyhan Suryaarbaika, mengatakan proses penguatan telah mempertimbangkan berbagai faktor eksternal, termasuk getaran dan suara kendaraan yang melintas.
Ia menegaskan kebisingan kendaraan tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas struktur karena telah diperhitungkan sejak tahap pemodelan desain awal.
“Secara suara sebenarnya tidak terlalu signifikan. Pemodelan desain suara dan kecepatan kendaraan sudah diperhitungkan, jadi efeknya tidak signifikan terhadap struktur yang ada,” ujarnya saat memaparkan progres proyek, Senin, 2 Maret 2026.
Reyhan menjelaskan, tambahan anggaran Rp90 miliar tersebut dialokasikan untuk sejumlah pekerjaan utama.
Di sisi inlet, pekerjaan meliputi regrading atau pelandaian lereng, penambahan ground anchor, pemasangan wall beam, serta penimbunan kembali (backfill) di atas perpanjangan struktur terowongan.
Sementara di sisi outlet, fokus pekerjaan berada pada perkuatan ground anchor dan wall beam.
Meski nilai anggaran tergolong besar, ia menilai kebutuhan tersebut sebanding dengan spesifikasi teknis yang harus dipenuhi.
“Pekerjaan ground anchor memang cukup mahal per meternya. Secara pemodelan dan perhitungan struktur, kami sudah upayakan agar safety factor-nya memenuhi standar,” tambahnya.
Dari sisi perizinan, desain perbaikan saat ini tengah dalam proses asistensi dengan Komite Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ).
Proses tersebut telah berjalan sejak 2024 dan kini diintegrasikan dalam tahapan sertifikasi laik fungsi.
Namun, kendala utama masih berada pada pembebasan lahan.
Reyhan mengungkapkan masih terdapat sekitar empat hingga lima bidang lahan di sisi inlet yang belum dibebaskan dari total kebutuhan awal 13 bidang. Kondisi ini sempat menghambat kelanjutan pekerjaan ke fase berikutnya.
Di sisi lain, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda melalui bidang pertanahan terus mengupayakan penyelesaian sengketa lahan tersebut.
Plt Kepala Dinas PUPR Kota Samarinda, Hendra Kusuma, menyebut pengusulan anggaran ganti rugi telah disiapkan dan tim appraisal sudah turun ke lapangan.
“Prosesnya masih terus berjalan di bidang pertanahan. Pengusulan anggaran sudah siap dan tim appraisal sudah turun. Sekarang tinggal menunggu eksekusi dan kesepakatan dengan warga. Jika sudah oke, segera diselesaikan,” pungkas Hendra.
Saat ini, kelanjutan pekerjaan fisik masih bergantung pada tuntasnya pembebasan lahan yang tersisa serta terbitnya izin kelayakan dari kementerian terkait agar struktur terowongan dapat dinyatakan sepenuhnya aman untuk digunakan masyarakat.
