SAMARINDA: Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus memacu proyek penanggulangan banjir melalui optimalisasi kolam retensi dan perbaikan konektivitas saluran air di sejumlah titik krusial.
Saat ini, fokus utama tertuju pada penyelesaian outlet kolam retensi yang belum berfungsi maksimal untuk memecah aliran air yang kerap meluap di kawasan Simpang Empat Sempaja.
Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Samarinda, Darmadi, menjelaskan bahwa selama ini air dari Jalan Padat Karya yang seharusnya masuk ke kolam retensi justru meluap ke Jalan Wahid Hasyim karena saluran belum terkoneksi.
“Kolam retensi kan belum berfungsi maksimal, outlet-nya kan belum terkonek. Jadi selama ini itu belum terkonek, air yang dari Jalan Padat Karya yang harusnya masuk ke kolam malah keluar ke Wahid Hasyim. Jadi simpang empat sempaja kadang meluap,” ujarnya usai sidak bersama DPRD dan instansi terkait, Rabu, 4 Maret 2026.
Menurutnya, apabila proyek konektivitas ini rampung, beban aliran air akan terbagi ke Jalan Wahid Hasyim dan Jalan PM Noor.
Dengan demikian, potensi banjir di Simpang Empat Sempaja hingga kawasan Bumi Sempaja dapat ditekan secara signifikan.
Selain itu, Pemkot telah mengusulkan anggaran sekitar Rp13 miliar pada tahun ini untuk menyambungkan saluran drainase di sisi kanan Simpang Empat Sempaja menuju Simpang Karang Mumus.
Dari total panjang dua kilometer, masih terdapat sekitar 366 meter saluran yang belum terkoneksi dan mengalami sedimentasi cukup parah.
“Kami usahakan tahun ini sudah konek. Walaupun saluran lama masih tanah, yang penting kita bersihkan dulu agar air bisa mengalir. Ini akan mengurangi dampak banjir di Perumahan Bengkuring dan wilayah utara jalan,” jelasnya.
Upaya penanganan banjir ini mengacu pada Masterplan Drainase Kota Samarinda yang telah direviu pada April 2024.
Dokumen tersebut mencakup peningkatan kapasitas saluran lama yang telah berusia sekitar 20 tahun, termasuk penanganan di Jalan M. Yamin hingga kawasan depan swalayan setempat guna mengurangi beban air yang mengalir ke arah Pramuka.
“Seluruh pekerjaan mengacu pada masterplan drainase Kota Samarinda yang disusun pada 2024 dan akan direviu setiap lima tahun,” katanya.
Namun, sejumlah tantangan masih dihadapi di lapangan.
Kapasitas kolam retensi yang ditargetkan seluas 27 hektare saat ini baru terealisasi sekitar 16 hektare. Sisanya masih terkendala proses pembebasan lahan.
“Ini kan baru 16 hektar dari targetnya 27. Nah, cuma sisanya ini tanahnya belum dibebaskan,” tambahnya.
Selain perluasan lahan, tanggul kolam juga direncanakan diperkuat menggunakan turap beton agar lebih efektif menahan tebing sekaligus memungkinkan pendalaman kapasitas kolam.
Permasalahan gulma air seperti eceng gondok pun masih menjadi kendala rutin yang harus ditangani.
Untuk wilayah Pampang, pekerjaan fisik secara kontraktual telah menyelesaikan penggalian seluas 3,94 hektare.
Tahun ini, Pemkot kembali mengalokasikan anggaran Rp10 miliar untuk menambah luasan kolam sekitar 1,5 hektare.
Meski target total pengembangan kolam retensi mencapai 70 hektare, Darmadi menegaskan penyelesaian secara keseluruhan sangat bergantung pada percepatan pembebasan lahan yang dilakukan secara bertahap.
Pemerintah kota mengakui, penanganan banjir merupakan pekerjaan jangka panjang yang membutuhkan konsistensi, penganggaran berkelanjutan, serta dukungan lintas sektor agar hasilnya benar-benar optimal.
