SAMARINDA: Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengingatkan seluruh jajaran instansi dan masyarakat untuk mewaspadai dampak ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran yang mulai menekan ketahanan ekonomi nasional serta stabilitas keamanan di daerah.
Hal tersebut disampaikan Andi Harun dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Ketupat Mahakam yang digelar di Polresta Samarinda, Senin, 9 Maret 2026.
Ia menyoroti lonjakan harga minyak dunia yang telah melampaui “level psikologis” aman bagi Indonesia.
Jika sebelumnya harga minyak berada di kisaran 72 dolar AS per barel, saat ini angkanya telah mencapai sekitar 108 dolar AS per barel.
“Angka level psikologis kita itu maksimum di 72 sampai 80 dolar per barel. Saat ini sudah 108 dolar. Dampaknya nyata, Menteri Keuangan juga telah mengumumkan defisit APBN kita mencapai 0,53 persen atau setara Rp135,7 triliun,” ungkapnya.
Ia menambahkan, jika konflik di kawasan Timur Tengah terus berlanjut dan Selat Hormuz tetap ditutup, defisit APBN berpotensi meningkat hingga 3,6 persen sampai 4 persen.
Kondisi tersebut dapat memaksa pemerintah pusat mengambil langkah berat seperti penyesuaian harga BBM atau pengurangan subsidi, serta melakukan efisiensi anggaran secara besar-besaran.
Menurut Andi Harun, situasi tersebut juga berdampak pada postur anggaran daerah.
Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 hingga 2026 terjadi pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga Dana Insentif Daerah (DID).
“Samarinda saat ini memiliki ‘tunggakan’ sekitar Rp400 miliar lebih. Ini terjadi karena rencana pendapatan yang sudah diputuskan pusat ternyata tidak terealisasi penuh di akhir tahun, sementara belanja pembangunan sudah dieksekusi. Itulah mengapa saat ini kami melakukan pengetatan efisiensi super serius,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kota Samarinda melakukan penghematan anggaran operasional internal secara signifikan.
Di antaranya dengan memangkas anggaran makan dan minum rapat hingga 99 persen serta meniadakan biaya perjalanan dinas.
“Untuk keperluan dinas, tidak ada satu rupiah pun saya kasih untuk perjalanan dinas. Makan dan minum saya pangkas 99 persen. Hanya rapat yang dihadiri unsur luar yang boleh ada makan minum, internal sudah habis,” jelasnya.
Selain persoalan fiskal, Andi Harun juga menginstruksikan unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia bersama instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan terhadap potensi kenaikan angka kriminalitas.
Menurutnya, penurunan daya beli masyarakat akibat kenaikan harga energi seringkali berkorelasi dengan meningkatnya gangguan keamanan.
“Gejalanya sudah mulai kelihatan, mulai dari penutup trotoar hilang, baut jembatan hingga kabel digali maling. Di mana-mana, jika uang yang beredar di masyarakat bermasalah, biasanya disertai meningkatnya kriminalitas. Saat orang lapar, kriminalitas meningkat, dan ini bisa mempengaruhi situasi politik serta logistik daerah,” tambahnya.
Ia juga menitipkan pesan kepada otoritas pelabuhan dan unsur maritim, termasuk Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), agar turut menjaga keamanan jalur perairan Samarinda.
Hal ini dinilai penting mengingat posisi Samarinda sebagai jalur distribusi logistik bagi wilayah sekitar seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
“Jalur logistik harus kita jaga bersama. Kita dukung penuh langkah Kapolres dan jajaran untuk meminimalisir potensi gangguan. Kita berdoa saja mudah-mudahan situasi global ini cepat usai karena efeknya terasa sampai ke sini,” tutupnya.
