SAMARINDA: Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan komitmennya untuk mengembangkan industri pengolahan sampah skala besar tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, pemerintah kota saat ini tengah menjajaki kerja sama dengan pihak swasta untuk membangun fasilitas pengolahan sampah di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Sejauh ini, terdapat tiga pihak yang dinilai serius, terdiri dari satu perusahaan asal Malaysia, satu perusahaan dalam negeri, serta pihak dari Danantara.
“Kita berusaha agar instalasi pengolahan sampah besar ini tidak memakai APBD. Jadi pendekatannya bisnis ke bisnis yang saling menguntungkan,” ujarnya diwawancarai usai meninjau Insenerator di TPS Jalan Sultan Hasanuddin Samarinda Seberang, Kamis, 26 Maret 2026.
Andi Harun menjelaskan, pemerintah tetap selektif dalam memilih mitra kerja sama dengan mempertimbangkan aspek bonafide dan keseriusan investor.
Ia menegaskan, kerja sama tidak boleh membebani keuangan daerah, terutama dalam bentuk jaminan APBD apabila target operasional tidak tercapai.
“Saya tidak setuju jika ada skema yang menjadikan APBD sebagai jaminan. Kita harus realistis melihat kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengelolaan sampah tetap menjadi prioritas pemerintah kota mengingat tantangan kota urban yang terus berkembang, termasuk tingginya volume sampah yang harus ditangani.
Meski demikian, rencana pengembangan teknologi pengolahan sampah berbasis energi atau waste to energy di Samarinda disebut masih terbuka dan belum sepenuhnya tertutup.
“Tidak pupus, masih ada peluang. Tapi kita harus hati-hati agar tidak meninggalkan beban bagi pemerintah berikutnya,” katanya.
Dalam kondisi efisiensi anggaran saat ini, Pemkot Samarinda memilih fokus pada belanja prioritas, terutama pelayanan dasar dan infrastruktur yang langsung berdampak bagi masyarakat.
Andi Harun menekankan bahwa efisiensi bukan berarti menghentikan pembangunan, melainkan mengatur skala prioritas agar program yang dijalankan tetap memberikan manfaat maksimal.
“Efisiensi mengajarkan kita untuk belanja lebih bijak, fokus pada kebutuhan utama masyarakat dan mengurangi belanja yang tidak produktif,” ujarnya.
Ia mengakui masih terdapat kekurangan dalam perencanaan pembangunan, namun memastikan pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan agar kebijakan yang diambil semakin tepat sasaran.
“Yang terpenting kita terus berprogres dan berusaha memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
