SAMARINDA: Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mencatat realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 mencapai 91,01 persen atau sebesar Rp5,02 triliun dari target Rp5,51 triliun.
Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Samarinda menjadi yang tertinggi di Kalimantan Timur.
Namun, capaian tersebut dibayangi perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun 2026 dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Senin, 30 Maret 2026.
Ia menjelaskan, struktur pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi sebesar Rp1,138 triliun atau 94,62 persen, serta pendapatan transfer sebesar Rp3,867 triliun atau 89,97 persen. Sementara itu, pendapatan lain-lain daerah terealisasi 100 persen.
Dari sisi belanja, realisasi mencapai 90,10 persen dari total alokasi Rp5,8 triliun.
Belanja operasional terserap 92,47 persen dan belanja modal 87,54 persen.
Sementara belanja tak terduga hanya terealisasi 37,22 persen, yang menunjukkan belum optimalnya respons terhadap kebutuhan mendesak.
Untuk pembiayaan daerah yang bersumber dari sisa anggaran tahun sebelumnya, realisasinya hampir mencapai target, yakni Rp284,299 miliar dari Rp284,347 miliar.
Selain kinerja fiskal, indikator sosial juga menunjukkan tren positif. Jumlah penduduk meningkat menjadi 893.385 jiwa atau tumbuh 0,84 persen dibanding tahun sebelumnya.
“Kenaikan jumlah penduduk ini menunjukkan bahwa Kota Samarinda memang tepat diberi penghargaan sebagai kota layak huni,” ujar Andi Harun.
Selain itu, angka kemiskinan menurun dari 4,30 persen menjadi 3,45 persen, sementara tingkat pengangguran juga turun dari 5,75 persen menjadi 5,31 persen.
IPM Kota Samarinda tercatat mencapai 83,53, tertinggi di Kalimantan Timur sekaligus melampaui capaian nasional.
Meski demikian, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan.
Setelah mencapai 8,66 persen pada tahun sebelumnya, laju ekonomi pada 2025 mengalami penurunan.
Menurut Andi Harun, kondisi tersebut dipicu melemahnya sektor konstruksi, pertambangan, dan keuangan yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian daerah.
“Dari sini kita bisa melihat bahwa kebijakan efisiensi telah berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah,” katanya.
Di tengah capaian tersebut, Pemerintah Kota Samarinda kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya.
Meski demikian, ia menegaskan masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu diperbaiki.
“Kami menyadari masih banyak kelemahan, dan kami berkomitmen untuk terus memperbaiki kinerja ke depan,” tutupnya.
