SAMARINDA: Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melakukan efisiensi anggaran secara ketat menyusul penurunan signifikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Dari semula diproyeksikan sebesar Rp5,8 triliun, anggaran kini disesuaikan menjadi sekitar Rp3,18 triliun.
Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, mengatakan penyesuaian tersebut berdampak pada seleksi ketat terhadap seluruh program dan kegiatan pemerintah daerah.
“Efisiensi sudah kita lakukan sejak penetapan rincian kegiatan kemarin. Angka di Rp3 triliun sekian itu memang hasil seleksi ketat. Ibaratnya sudah diperas berkali-kali,” ujarnya, Sabtu, 4 April 2026.
Menurutnya, proses evaluasi anggaran belum sepenuhnya selesai.
Pemkot masih mencermati perkembangan kebijakan pemerintah pusat, khususnya terkait skema transfer dana ke daerah yang berpotensi memengaruhi kemampuan fiskal.
“Kalau nanti ada perkembangan lagi, kita seleksi lagi. Yang sudah prioritas mungkin menjadi super duper prioritas,” tegasnya.
Meski dilakukan penghematan besar-besaran, Neneng memastikan sektor pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama.
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dipastikan tetap berjalan tanpa gangguan.
“Yang tetap harus jalan itu UPTD, seperti pemeliharaan jalan, drainase, lampu jalan, hingga lampu lalu lintas. Itu tidak boleh berhenti,” jelasnya.
Selain infrastruktur dasar, Pemkot juga tetap memprioritaskan sektor kesehatan, pendidikan, serta layanan administrasi publik.
Program-program yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga dipastikan tetap berjalan meski dalam kondisi anggaran terbatas.
Di sisi lain, efisiensi turut menyasar belanja operasional, termasuk anggaran makan dan minum.
Namun, Neneng menegaskan alokasi tersebut tetap tersedia untuk kegiatan tertentu yang dinilai krusial, terutama yang melibatkan pihak eksternal.
“Makan minum tetap ada yang teranggarkan untuk acara yang melibatkan orang luar. Intinya, semua dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan yang sangat selektif,” pungkasnya.
Dengan langkah efisiensi ini, Pemkot Samarinda berharap stabilitas pelayanan publik tetap terjaga di tengah tekanan fiskal, sekaligus memastikan penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.
